Implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan mikro syariah: Studi kasus pada OJK Cabang Malang

INDONESIA:

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Kondisi ini membuat LKMS mengalami persaingan yang ketat sehingga tidak menutup kemungkinan persaingan tersebut akan mengarah kepada persaingan tidak sehat dan dapat merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. Selain itu bentuk LKMS juga sangat beragam, baik bank maupun non- bank, dan pengawasannya masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada OJK Cabang Malang)” yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi implementasi pengawasan. Subyek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keungan. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK terhadap LKMS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengawasan tersebut kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

ENGLISH:

Today, the Sharia Microfinance Institutions (LKMS) has been growing rapidly in Indonesia. This makes the LKMS experiencing an intense competition in which it does not rule out the possibility of the competition that will lead to unfair competition, and can harm consumers and even the national economy. In addition, the form of LKMS also varies, either banks or non-banks, and its supervision has not been integrated. In order to solve these problems, the government established the Indonesia Financial Services Authority (OJK), which serves to implement the integrated regulation and supervision system of the entire activities in financial services sector. For this reason, this study entitled "The Implementation of Supervision for Indonesia Financial Services Authority (OJK) toward the Sharia Microfinance Institutions (a Case Study on OJK in Malang)" is conducted in which it aims to find out the implementation of the Indonesia Financial Services Authority (OJK) supervision toward the Sharia Microfinance Institutions.

This study uses descriptive qualitative approach where its goal is to systematically describe the research focus which includes the implementation of the supervision. The subject in this study is the Indonesia Financial Services Authority (OJK). The data analysis is aimed to simplify the result of data processing in order to make it easy to read and to interpret. The data are collected through interviews and documentations. There are three steps in analyzing the data: data reduction, data presentation and drawing the conclusion.

The result shows that the supervision conducted by OJK toward LKMS is based on Indonesian Law, No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and Indonesian Law, No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions. The supervision is then delegated to the District/City Government through Regional Work Units (SKPD).