Upaya perdamaian dalam perkara syiqᾰq: Studi efektifitas pengangkatan hakam berdasarkan pasal 76 Undang-Undang no. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama di Pengadilan Agama Kota Malang

INDONESIA:

Untuk perkara perceraian akibat dari Syiqᾰq (perselisihan yang tajam) maka didatangkan seorang hakam (juru damai) dari pihak keluarga, sesuai yang tertera dalam pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, pasal tentang Syiqᾰq ini dikatakan tidak lagi efisien. Pihak Pengadilan lebih terfokus menggunakan sistem mediasi dalam menengahi pihak yang berperkara. Karena alasan semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya haruslah dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan baik penyelesaian itu merupakan perdamaian atau perceraian. Jika sudah seperti ini keefektifan pengangkatan hakam dalam pasal 76 mengenai perkara Syiqᾰq ini masih diberlalukan atau hanya menggunakan media mediasi saja dalam penengah terkait perkara Syiqᾰq.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengetahui efektifitas peran hakam dalam perkara Syiqᾰq Pasal 76 dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan hakim tentang efektifitas Pengangkatan Hakam Dalam Perkara Syiqᾰq Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di Pengadilan Agama Kota Malang?. 2. Apa faktor yang menyebabkan pergeseran peran hakam dalam perkara Syiqᾰq?

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field reaseach. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa peran hakam dalam perkara Syiqᾰq ini masih efektif dan masih digunakan pada saat hakim mendatangkan saksi keluarga atau orang terdekat dari pihak Penggugat dan Tergugat, pada saat inilah mereka diberi tugas untuk menjadi juru damai dan melaporkan hasil pendamaian tersebut. Karena tidak banyak yang melaporkan cerai akibat Syiqᾰq maka hakam disini terlihat seperti tidak berlaku setelah adanya peraturan mediasi. Efisiensi waktu dan biaya dibutuhkan untuk mendapatkan putusan yang adil tanpa biaya yang mahal.

ENGLISH:

For the divorce case due to syiqậq (couple persistent dissension) then an arbitrator brought from the family, as stated in the Religious Court’s Constitution article 76 Number 50 Year 2009 with the constitution of Minister of Religion (PERMA) Number 1 Year 2008 on Intermediary Procedure, the article about syiqậq has declared that no longer efficient. The judiciary is more focus applying mediation system in mediating the litigants. For reason of all submitted cases to the Religious Court one of them must be solved with a simple way, fast and low cost whether the completion is ended up in peace or divorce. If it has proceeded this way, than the effectiveness of an arbitrator assignment in article 76 of this case is still enforced or just utilizing an intermediary procedure to mediate the case of syiqậq.

Therefore, the researcher is interested to know the effectiveness of arbitrator's role in the case of syiqậq in the Religious Court’s Constitution article 76 Number 50 Year 2009 with the problem of studies as follows: 1. What is the perspective of judge about the effectiveness of arbitrator’s assignment in the case of syiqậq based on article 76 of the Constitution Number 50 Year 2009 at the Religious Court of Malang? 2. What are the factors that cause a shift in the role of the arbitrator in syiqậq case?

In order to run this study according to the goals that expected by the researcher, in this study the researcher used a qualitative approach and the field research studies. While the used data collection methods were interviews and documentation methods. As to the method of data analysis, researcher used a qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the study, the writer obtained answers to the existing problems, that the role of arbitrator in syiqậq is still effective and still used when the judge bring together the family or the closest witness of the litigant and defendant, and soon they were given the task to be a mediator and reporting the results of the reconcilement. Because there are few divorce reports in the case of Syiqậq, then the role of an arbitrator here seems inapplicable after the mediation rules because of the defrayal efficiency and the adjudication time.