Pelaksanaan ihdad suami yang ditinggal mati istrinya: Study sosial-budaya konsep kepatutan di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang

INDONESIA:

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) merumuskan bahwa (2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah mengatur perlunya masa berkabung (ihdad) bukan hanya bagi istri, melainkan juga suami. Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat progres melampaui ketentuan kitab fiqih. Hanya saja, ketentuan itu belum dilaksanakan secara konkret di masyarakat. Sebab, masyarakat masih mengacu kepada ketentuan fiqh yang hanya menyebutkan ihdad bagi istri, bukan suami.

Terkait dengan informasi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2), maka peneliti merasa tertarik untuk menelaan bagaimana pelaksanaan dan pandangan tokoh masyarakat terkait ihdad suami, dengan tujuan: (1) Untuk menemukan konsep kepatutan dalam budaya masyarakat yang sudah melaksanakan ihdad, yang ada di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. (2) Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan para suami yang ditinggal mati istrinya terkait nilai dan konsep kepatutan dalam pelaksanaan ihdad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 (2).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research (penelitian lapangan) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap hingga menghasilkan data yang akurat, yaitu: editing, classifiying, verifying, analyzing.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa walaupun hukum Islam tidak mengatur adanya ihdad bagi suami, namun suami yang ditinggal mati oleh istrinya di desa banjarejo secara tidak langsung melakukan masa berkabungnya dengan cara tidak keluar rumah untuk beberapa hari, meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu, dan tidak seketika memikirkan pernikahan baru. Hal ini dengan tujuan untuk menjaga perasaan anak, keluarga istri dan menghormati kematian istri. Selain itu suami sebagai anggota masyarakat juga menjaga nilai- nilai yang tertanam di masyarakat tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya anggapan- anggapan negatif yang akan mengarah kepada dirinya ataupun keluarganya. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat terkait kepatutan yang di maksud dalam KHI pasal 170 ayat (2) adalah bersifat nilai. Artinya, ihdad atau masa berkabung dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kenyamanan masyarakat sekitar atau menghindari adanya klaim- klaim negatif terhadap suami yang ditinggal mati istrinya. Sedangkan pandangan para suami terkait masa berkabung bagi suami terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama, menganggap perlu untuk dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari timbulnya fitnah. Sedangkan golongan kedua, menganggapnya tidak perlu karena tidak terdapat dalam ketentuan hukum Islam.

ENGLISH:

Compilation of Islamic Law (KHI) Article 170 paragraph (2) formulates that (2) “A husband whose wife has just been died, does a mourning period for propriety”. The Islamic Law Compilation (KHI) has actually set up the importance of the mourning period (ihdad) not only for the wife, but the husband as well. The notion of Islamic Law Compilation (KHI) really progresses beyond the provisions of fiqh. However, that provision has not been implemented concretely in the sociaty because people still refer to the provision of fiqh which only mentions ihdad for the wife, not the husband.

Related to the information contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 170 paragraph (2), the researcher was interested to examine how the implementation and society perceptions about the husband’s ihdad, with the aims: (1) To find the concept of propriety in public culture that already carries ihdad in Banjarejo Pagelaran District of Malang. ( 2 ) To know the views of the community and the husbands whose wifes have just been died related to the value and the concept of decency in ihdad implementation as stated in the Compilation of Islamic Law Article 170 (2).

The type of this research was a field research that used qualitative descriptive approach, as well as the use of documentation, observation and interviews as the data collection method. While the method of data processing was conducted through several stages to produce accurate data, ie : editing, classifying, verifying, analyzing.

The result of this study showed that in Banjarejo, although the Islamic law does not regulate the ihdad for the husband, they whose wives have just been died indirectly did the mourning period by not going out of the house for several days, leaving his job for a while, and not thinking immediately of getting marriage again. These were all done to keep the child’s feelings, his wife’s family in honor of his wife’s death. In addition, the husband as the member of the community also maintained the values embedded in the community. This was to avoid any negative assumptions that will probably come to him or his family. Regarding to the propriety as stated in the KHI Article 170 paragraph (2), the public figures assumed that this was considered as a normative value. This meant that Ihdad or mourning period was done for the purpose of maintaining the family harmony and comfort of the people around or avoiding the negative claims against the husband whose wife has already been died. In the eyes of the husbands about the mourning period, it was found two groups. The first group considered that it was necessary to do the mourning period to maintain family harmony and avoid libel. Meanwhile, the second group thought it was not necessary because it was not contained in the provisions of Islamic law.