Efektifitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference): Studi di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia

ABSTRACT

In the era of globalization where technological developments areincreasingly sophisticated, modern, creative, innovative, and professional. The technology took an important role in any various fields of work, including the judiciary. One of the technologies that has been applied as a trial aid in Indonesia is video conference. At the Constitutional Court (MK), the use of video conferences has started since the dispute resolution over the results of theregional head elections on 2009.

The concentration of this research is to find out whether the Constitutional Court Research Number 18 of 2009 concerning Long Distance Trials has been said to be an effective regulation. There are three effective categories that are put forward by Lawrence M. Friedman, namely: 1. Structure of Law, 2. Substance of the Law, 3. Legal Culture.The research method used by the researcher in this study is juridical empirical with a sociological approach. The research was conducted at the Constitutional Court Office of the Republic of Indonesia. Sources of data used by researchers in this study areprimary data, secondary data, and tertiary data. The data collection techniques used in this research were interviews, documentation, and literature study.

The results of the research show that the effectiveness of the Constitutional Court Regulation Number 18 of 2009 concerning Guidelines for Electronic Filing and Video Conference at the Constitutional Court have been so effective in terms of application, but there is one thing. what makes this Constitutional Court Regulation less efficient is that tools such as flash disks, tapes and etc. are no longer used for submitting soft copies of applications, power of attorney, lists of evidence and so on. But it has been sent directly to the SIMPEL application in the Constitutional Court. Judging from this, therecan be misunderstanding or wrongdoing in submissions by people who want to conduct remote courts at the Constitutional Court. Then, the obstacles and legal remedies made by the Constitutional Court in conducting remote courts lead to an effective judicialprocess. The Constitutional Court is very concerned about controlling the tools and evaluating the implementation of this remote court.

ABSTRAK

Pada era globalisasi dimana perkembangan teknologi semakin canggih, moderen, kretif, inovatis, dan profesional. Sudah sepantasnya jika teknologi dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk lembaga peradilan. Salah satu teknologi yang telah diterapkan sebagai alat bantu persidangan di Indonesia yaitu video konferensi (video conference). Di Mahkamah Konstitusi (MK), penggunaan video konferensi ini sudah dimulai sejak penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2009.

Konstentrasi dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Penelitian Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Persidangan Jarak Jauh Sudah dikatan sebagai peraturan yang efektif. Kategori efektif yakni yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman ada tiga yaitu: 1. Struktur Hukum (Struktur of Law), 2. Substansi Hukum (Substance of Law), 3. Budaya Hukum (Legal Culture).
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis (Sosiologic approach). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Mahkmah Konstitusi Jakarta Republik Indonesia. Sumber data yang di guna peneliti dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dengan cara wanwancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya pada Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronik Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) di Makamah Konstitusi ini sudah begitu efktif dilihat dari pengaplikasian, namun ada satu hal yang membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini sedikit tidak efisien yakni sudah tidak digunakan lagi alat seperti flash Disk, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan soft copyan-an permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah langsung di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkmah Konstitusi. Dilihat dari hal tersebut bahwasannya bisa terjadi misunderstanding ataupun salah melakukan pengajuan oleh masyarakat yang ingin melakukan persidangan jarak jauh di Mahkamah Konstitusi. Kemudian hambatan dan upaya hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan persidangan jarak jauh menuju proses peradilan yang efektif. Mahkamah Konstitusi sangat memperhatikan pengontrolan pada alat serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persidangan jarak jauh ini.