Implementasi SiskeuDes dalam pembangunan desa perspektif teori tafwidhi dan tanfidzi Imam Al-Mawardi: Studi di Desa Sendangduwur Paciran Lamongan

INDONESIA:

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diantaranya yaitu asas profesionalitas. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat berhak meminta informasi terkait segala pelaksanaan yang ada di Desa Sendangduwur. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Sendangduwur terbukti belum melaksanakan peraturan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) implementasi pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur, 2) pandangan pemikiran Imam Al-Mawardi terhadap pengelolaan keuangan di Desa Sendangduwur dengan menggunakan SiskeuDes.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan socio legal approach. Lokasi penelitian di Desa Sendangduwur. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengelompokan, pembuktian, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama bahwa Sistem Keuangan Desa di Desa Sendangduwur belum efektif. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga diperlukan adanya pengembangan kompetensi terhadap Pemerintah Desa dan masyarakat. Kemudian, kedua bahwa Pemerintah Desa tidak dapat menerapkan konsep Tafwidhi akan tetapi dapat menerapkan konsep Tanfidzi dikarenakan konsep Tafwidhi ini berbeda dengan kewenangan yang ada di Desa Sendangduwur.

ENGLISH:

Constitution RI Number 6, 2014 especially article 24 about Village states that the implementation of the Village Government must be based on the General Principles of Good Governance, including the principles of professionalism. In Constitution RI Number 6, 2014 especially article 68, paragraph (1) about Village mentions that the people has the right to ask for informations related to any implementation in Sendangduwur Village. In this regard, the Government of Sendangduwur Village has proven to have not implemented the regulation.

The focus of this study are describing: 1) The implementation of financial management in Sendangduwur Village, 2) The perspective of Imam Al-Mawardi notion on financial management in Sendangduwur Village by using SiskeuDes (Village Financial System).

This study is classified as juridical empirical by using socio legal approach. The study was conducted in Sendangduwur Village. The data was obtained by interviewing the Village Government and the people of Sedangduwur Village. The data was processed by editing, grouping, proving, then analyzing to get conclusions.

The research results show; First, the village financial system in Sendangduwur Village is not effective. It is because of inadequate human resources so that competency development is needed for the Village Government and the society. Second, the Village Government cannot implement Tafwidhi concept but can apply Tanfidzi concept because Tafwidhi concept is different from the existing authority in Sendangduwur Village.