Penggunaan rekening bersama blackpanda dalam jual beli online: Perspektif peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)

INDONESIA:

Seiring maraknya konsumen yang membeli barang secara online, cara-cara baru untuk melakukan transaksi juga semakin berkembang yaitu dengan menggunakan jasa rekening bersama Blackpanda sebagai perantara dalam pembayaran. Rekber Blackpanda tersebut ditunjuk oleh pembeli dan penjual sesuai kesepakatan terlebih dahulu. Namun cara tersebut masih diresahkan ketika barang yang dibeli konsumen tidak sesuai degan spesifikasi yang telah dijelaskan oleh penjual, sedangkan konsumen tetap membayar jasa pengiriman barang dan jasa Rekber Blackpanda. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut karena menyangkut perlindungan hukum untuk konsumen dengan menggunakan PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang KHES dan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan: 1) Memahami mekanisme penggunaan jasa rekening bersama Blackpanda dalam jual beli online, 2) Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang batal melakukan transaksi pembelian dengan tetap membayar jasa rekening bersama Blackpanda menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang KHES dan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau library research, dengan memfokuskan pada sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif deskriptif, jenis pendekatan kualitatif karena data dalam bentuk narasi. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum normatif legal research.

Hasil penelitin menunjukkan: pertama, tata cara transaksi jual beli online menggunakan Rekber Blackpanda telah sesuai dengan PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang KHES, kedua seharusnya peraturan yang menyangkut hak konsumen yang telah dirugikan oleh penjual atau pemberi jasa harus benar-benar tegas sehingga konsumen tidak dirugikan karena kebiasaan. Bagi pembeli yang batal melakukan pembelian, karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijelaskan penjual, maka menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penjual seharusnya memberikan ganti rugi atas segala biaya dan kerugian yang telah dibayarkan oleh pembeli.

ENGLISH:

As the number of consumers who buy goods online increases, new ways to conduct transactions also grow such as using Blackpanda joint account service as an intermediary in the online purchase. The Blackpanda joint account is chosen by the buyer and the seller in the agreement upfront. But this system of payment is still worried because in some cases, consumers who buy goods which are not in accordance with specifications described by the seller, the consumers still have to pay for services of Blackpanda joint account. This problem needs to be studied concerning legal protection for consumers using Indonesian Supreme Court Regulation No. 2 year 2008 on KHES (the Compilation of Sharia Economic Law) and Law No. 8 year 1999 on the Protection of Consumers.

This research aims at: 1) understanding the mechanism of Blackpanda joint account services in online trading, 2) analysing on the legal protection for consumers who uses Blackpanda joint account services in online purchases according to Indonesian Supreme Court Regulation No. 2 year 2008 on KHES and Law No. 8 year 1999 on the Protection of Consumers.

This study includes in normative research. The study is also called library research that is focused on the synchronization of the law. The approach used is juridical descriptive normative approach. This type of approach used in this study is a qualitative approach. In this research, materials of analysis used is normative legal materials.

From the research, it is concluded that the system of online purchase using Blackpanda joint account services is in accordance with Indonesian Supreme Court Regulation No. 2 year 2008 on KHES. Furthermore, regulations concerning the rights of consumers who have suffered by online trading providers should provide strict rules so that the consumers are not harmed with the habit. For buyers who canceled the purchase because the items received do not match what the seller described, then according to Law No. 8 year 1999 on Consumer Protection, the sellers should provide compensation for any costs and damages paid by the buyers.