Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Studi kasus No.2355/Pdt.G/2000/P.A.Kab.Mlg

ABSTRAK

Tujuan Hukum tidak hanya keadilan saja, tetapi juga kepastian Hukum dan kemanfaatan. Idealnya Hukum harus mampu mengakomodasikan kategorinya dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Kumulasi merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang meempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara

Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara, kalau selama ini mungkin asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terealisasikan dalam satu perkara, apakah kemudian asas tersebut juga bisa terealisasikan dalam kumulasi gugatan.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama kabupaten Malang dengan judul: Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Proses kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui realisasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan di Pengadilan Agama kabupaten Malang.

Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah P.A.Kab.Malang, berkas kasus dengan nomor :2355/Pdt.G/2000/PA.Kab.Mlg, yang didalam surat gugatannya terdapat kumulasi, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan para Hakim dan Panitera serta pegawai pengadilan Agama kabupaten Malang, yang kemudian data tersebut dipaparkan dan dilakukan analisis, analisis data disini lebih ditekankan pada analisis data kualitatif

Hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwasanya asas ini belum sepenuhnya dapat terealisasikan dalam kasus ini, kumulasi gugatan merupakan tawaran sebuah jalan sebagai upaya untuk merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karenanya dalam penerapan asas ini diperlukan adanya partisipasi baik dari pihak penegak hukum maupun para pihak-pihak lainnya