Status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan di tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

ABSTRAK

Perkawinan adalah akad atau perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi ketentraman dan rasa kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di tinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Sedangakan kalau ditinjau menurut menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghaliidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Setiap perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang sah diantaranya keturunan yang sah. Dalam undang-undang perkawinan no. I tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan di PPN dan perkawinan itu mempunyai akibat hukum yang sah. Misalnya antara suami istri berhak saling mewarisi, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkan. Dalam hukum Islam perkawinan itu sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan itu adalah sah. Namun apabila perkawinan itu tidak dicatatkan di PPN maka perkawinan itu tidak mendapatkan kepastian hukum dan akibat hukumnya pun tidak mendapat kekuatan hukum, karena perkawinannya hanya dilakukan menurut hukum Islam saja dan tidak mentaati undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya dengan perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pelaksanaannya tidak dihadiri oleh PPN. Menurut agama Islam perkawinan yang dilaksanakan hanya memenuhi rukun dan syarat-syaratnya adalah sah akan tetapi dalam negara Indonesia telah berlaku undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat mu'amalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Perjanjian mu'amalah saja harus dicatatkan apalagi perkawinan yang sifatnya mitsaqan ghaliidhan. Berdasarkan tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Hukum Islam di Indonesia mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mnewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini adalah upaya yang diatur oleh perundang-undangan. Untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, melalui bukti perkawinan yang berupa akta nikah. Dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti yang autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka perbuat. Jika perkawinannya tidak dicatatkan maka perkawinannya tidak mendapatkan kepastian hukum atau tidak diakui oleh negara karena tidak mempunyai bukti yang autentik.

Akta atau bukti autentik merupakan akta yang sempurna sehingga mempunyai bukti formal atau materiil yang dibuat oleh atau dihadapan PPN. Pembuktian asal usul anak ditentukan pada pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.