Persaksian dan penyalesaian Zina di Desa Kanigoro dalam perspektif Hukum Islam: Kasus Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

ABSTRAK

Perzinaan merupakan perbuatan seksual secara sukarela oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Di Indonesia hukum yang digunakan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina tidak hanya terbatas pada hukum positif saja tetapi juga hukum Islam dan hukum adat. Di pedesaan, hukum yang digunakan biasanya berdasarkan pada hukum adat. Mengacu dari hukum adat tersebut, suatu perkara zina yang terjadi di desa Kanigoro, kepala desalah yang ditunjuk sebagai hakim. Dengan peran serta warga setempat sebagai saksi. Dari permasalahan ini, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk persaksian zina di masyarakat dan dasar penyelesaian perzinaan yang dilakukan oleh kepala desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi survei, dengan jenis data yang bersifat kualitatif, sedangkan teknik analisisnya berdasarkan pada dua cara yaitu Cross Section Data dan Time Servies Data.

Konseptualisasi teori zina dan peran kepala desa, meliputi pengertian zina dari hukum Islam dan hukum adat, sanksi zina menurut hukum Islam, had (hukuman) zina dan peran Kepala Desa.

Dari teori yang dikemukakan di atas, hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah berkenaan dengan ketentuan persaksian zina di masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipastikan karena setiap perkara mempunyai jumlah saksi yang berbeda. Dasar hukum penyelesaian perkara zina yang dilaksanakan oleh kepala desa juga berpegang pada pasal 4 ayat 1 No.6 tahun 2001 undang-undang tentang pemerintahan desa.

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model persaksian masyarakat tidak sama dengan hukum positif di Indonesia, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di desa. Cara penyelesaian masalah perzinaan di desa juga berdasarkan pada hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu dengan menggunakan hukum adat yang sudah terbaur dengan hukum Islam. Persaksian dalam perkara zina seharusnya dapat dipastikan, sehingga ada kepastian sebagaimana yang ada dalam hukum tertulis. Dalam penyelesaian perkara zina di desa meskipun juga melalui hukum adat, tetapi diharapkan tidak bertentangan dengan hukum positif, namun hukum adat yang sudah terbaur dengan hukum Islam ini setidaknya juga dapat digunakan sebagai hukum tertulis.