Peran aktif pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam melaksanakan KHI pasal 223-224 sebagai perlindungan terhadap tanah wakaf: studi di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

ABSTRAK

Di Indonesia, wakaf telah mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Perhatian tersebut terbukti dengan adanya kesungguhan pemerintah Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bagi kepentingan umat Islam dan kepentingan umum, terbitnya beberapa produk hukum yang secara khusus megatur masalah perwakafan, memperlihatkan keterlibatan negara di dalam mengatur dan mengurus benda-benda wakaf yang ada. Namun demikian, peneliti mencoba melihat efektifitas dari ketentuan hukum yang ada, di dalam memelihara atau menjaga status dan keberadaan benda-benda wakaf tersebut. Di sisi lain, ternyata sebagian besar masyarakat di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, tidak mengetahui alur-alur yang harus mereka lalui ketika hendak mewakafkan harta. Selain itu, masih ada sebagian benda wakaf di Kecamatan Mojoroto di dalam sengketa antara masyarakat yang menerima benda wakaf dengan mereka yang menganggap dirinya sebagai ahli waris, yang mengklaim benda wakaf tersebut (benda wakaf sengketa) merupakan harta warisan yang tidak pernah diwakafkan oleh nenek moyang mereka.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum. Hal ini dikarenakan fokus penelitiannya adalah hukum normatif-siologis. Hal ini dibuktikan dengan tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini membahas penerapan norma hukum di dalam masyarakat. Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas implementasi dan efektifitas pasal 233 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pelaksanaan wakaf di KUA Kec. Mojoroto.

Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, PPAIW di dalam mengimplementasikan Kompilasi Hukum Islam pasal 223 dan 224 tertuang di dalam sistem administrasi pendaftaran benda wakaf yang birokratis. Dalam hal ini, peneliti menganggap pasal 223 dan 224 Kompilasi Hukum Islam, masih tidak efektif di dalam meningkatkan kuantitas benda wakaf. Kedua, adapun kendala- kendala yang dihadapi oleh PPAIW di dalam mengapresiasikan KHI Pasal 223 dan 224 adalah, a). Sistem admisnistrasi yang diterapkan dalam wakaf, dinilai terlalu birokratif dan memakan waktu yang lama. Sehingga, umat merasa enggan untuk mendaftarkan harta wakaf mereka melalui PPAIW dan b). Adanya biaya administrasi yang dianggap memberatkan oleh sebgaian masyarakat.