Tinjauan teori kemaslahatan tentang Hibah antara suami-isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH perdata

ABSTRAK

Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau di syari’atkan oleh agama. Di Indonesia, aturan atau Undang-undang yang mengatur persoalan hibah di antaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Maksud dan tujuan hibah itu sendiri adalah agar antara penghibah dan penerima hibah itu timbul rasa saling mencintai dan menyayangi. Akan tetapi tidak semua maksud dan tujuan yang baik itu menimbulkan akibat yang baik pula, apalagi tindakan yang dilakukan itu tanpa di dasari perhitungan yang matang.

Dengan adanya suatu perbedaan aturan hukum hibah yang terdapat dalam KHI dan KUH Perdata yang mengatur tentang hibah antara suami-isteri, maka hal ini perlu di tinjau kembali dari perspektif teori kemaslahatan. Teori kemaslahatan merupakan suatu teori yang lebih mementingkan kemaslahatan atau kemanfaatan manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang. Teori maslahat ini digunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Baik KHI maupun KUH Perdata merupakan Undang- undang yang masih berlaku di Indonesia. KHI dalam hal ini membolehkan hibah antara suami-isteri, sedangkan KUH Perdata melarang adanya hibah antara suami- isteri selama perkawinan. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa hibah antara suami- isteri dalam KHI diperbolehkan? Dan mengapa hibah antara suami-isteri dalam KUH Perdata dilarang? Serta diantara kedua aturan tersebut manakah yang lebih mencerminkan kemaslahatan?

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya adalah yuridis normatif. Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan Content Analysis atau analisis isi buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah antara suami-isteri yang lebih mencerminkan kemaslahatan dari beberapa segi adalah aturan KUH Perdata. KUH Perdata dalam hal ini lebih rinci dalam mengatur masalah hibah antara suami-isteri dan juga KUH Perdata mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi apabila hibah antara suami-isteri tidak dilarang, yang mana larangan tersebut antara lain adalah: 1) untuk mcmperlindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami-isteri tersebut, 2) larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan harta benda suami ke dalam harta benda isteri atau sebaliknya, 3) menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik dari suami kepada isteri atau sebaliknya. Salah satu alasan KHI memperbolehkan hibah antara suami-isteri adalah: 1) karena tidak adanya ketentuan tentang siapa pihak yang berhak memberi dan menerima hibah, 2) untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, serta dapat memperbaiki hubungan suami-isteri dan lebih menumbuhkan rasa saling mencintai antar suami-isteri.

Penelitian ini pada akhirnya bukan bermaksud mencari kelemahan pada kedua produk hukum (KHl dan KUH Perdata), akan tetapi untuk mencari kejelasan di antara keduanya, terutama dalam pembahasan hibah antara suami-isteri.