Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tuntutan Dwangsom terhadap pemeliharaan anak: Studi Perkara No. 3570/PdG2005/PA. Kab. Malang

ABSTRAK

Dwangsom merupakan uang paksa yang dikenakan oleh hakim atau para pihak yang membuat penjanjian» dalam suatu sengketa perdata untuk membayar sejumlah uang paksa, selama pihak yang dikalahkan itu tidak memenuhi isi putusan. Sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fenomena yang telah terjadi di PA Kabupaten Malang, pertama pada petitum yang berbunyi: *،menetapkan dan menunjuk penggugat sebagai wali dan pengasuh dari anak yang bernama Stevani Eka Putri, perempuan, yang lahir di Malang pada tanggal 5 September 2002", kemudian penggugat mengajukan gugatan dwangsom yaitu: menetapkan tergugat untuk dibebani denda (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran sebagaimana tersebut pada petitum poin nomor ke-4 dan ke٠5 serta keterlambatan menyerahkan anak Stevani Eka Putri, perharinya sebesar Rp. 200.000 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebenarnya yang digugat penggugat tidak hanya masalah dwangsom saja, tetapi juga masalah pemeliharaan anak, nafkah wajib, dan pembayaran harta bersama. Pada penelitian ini penulis lebih fokuskan pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tuntutan dwangsom terhadap pemeliharaan anak yaitu perkara No.3570/PdtG/2005/PA. Kab. Malang.

Dengan permasalahan ini, penulis bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan dwangsom terhadap pemeliharaan anak dan proses penyelesaiannya hakim dalam menangani perkara tuntutan dwangsom terhadap pemeliharaan anak tersebut.

Melalui jenis penelitian hukum sosiologis, dengan wilayah di PA Kabupaten Malang, subyek penelitian yang digunakan ialah majelis hakim yang menangani perkara No.3570/Pdt.G/2005ZPA. Kab. Malang. Sedangkan metode yang digunakan dalam penggalian data ini adalah melalui metode wawancara dan dokumentasi, untuk teknik pengolahan datanya dengan cara editing, clasijying, ferifying, dan untuk menganalisis datanya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim yaitu penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dalam mengajukan tuntutan dwangsom terhadap pemeliharaan anak, memberikan kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan tuntutan dwangsom lagi, dan memberikan penggugat untuk menyiapkan bukti-bukti yang lebih sempurna lagi agar dapat mengajukan gugatan tuntutan dwangsom lagi. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan dwangsom terhadap pemeliharaan anak yaitu dalam petitum tuntutan dwangsom tidak boleh berupa pembayaran sejumlah uang, tidak boleh diterapkan terhadap putusan yang bisa dilakukan eksekusi riil, tetapi tuntm dwangsom hanya diterapkan untuk putusan condemnatoir. Adapun proses penyelesaian hakim dalam menangani tuntutan dwangsom ialah mulai dari mengajukan gugatan sampai putusan sama dengan petitum perkara perdata yang lain, tetapi hanya terkait dengan eksekusi (tahap eksekusi) soal dwangsom berbeda dengan putusan perkara perdata yang lain.