Respon masyarakat terhadap Keputusan Fatwa MUI nomor: U-287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi: Studi di Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Blitar

ABSTRAK

Sejak disahkannya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang memberikan legalitas kebebasan pers ternyata memiliki dampak negatif, meskipun ada juga dampak positifnya. Dampak negatif dari kebebasan pers tersebut terlihat dengan banyaknya beredar media massa yang mengekspose dan mengeksploitasi seksual dan sensualitas tubuh manusia, sebagai komoditi perdagangan dalam industri teknologi komunikasi dan media massa. Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) sebagai suatu lembaga keagamaan, merasa bertanggung jawab atas fenomena sosial yang demikian rusak. Bentuk tanggung jawab atas respon sosial tersebut, MUI pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi. Fatwa ini pada intinya mengecam tindakan pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman serta respon masyarakat Desa Binangun terhadap fatwa MUI Nomor: U-287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang penjelasan dan analisisnya terhadap fenomena yang ada, disertai dengan angka-angka atau nominal- nominal. Untuk kebutuhan data, maka peneliti memilih angket dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Adapun jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, jenisnya Force choice dengan hanya meminta responden untuk memilih "ya" atau ،،tidak”. Karena ini adalah penelitian populasi, maka kami mengambil sampel dengan rincian 10.% dari jumlah penduduk yang ada. Yaitu sebanyak 588 responden dari jumlah popuasi sebesar 5.888 orang.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, kriteria pornografi dan pornoaksi yang diterapkan mayoritas masyarakat desa Binangun, memiliki kesamaan seperti apa yang terdapat dalam lembar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 287 -لا Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Namun, mereka menempatkan nafsu/birahi sebagai standar pornografi dan pornoaksi. Sehingga, mereka memahami sesuatu dianggap pomo, baik pornografi maupun pornoaksi, jika membawa efek pada nafsu birahi. Kedua- adapun respon mereka terhadap fatwa tersebut cukup beragam, hal ini ditujukkan dari 588 (100 %) responden yang menjadi sampel, 253 responden yang setuju dengan fatwa. Sementara, ada 335 responden lainnya menyatakan tidak setuju dengan fatwa, artinya, hanya 43 % masyarakat yang menghendaki fatwa itu, sedangkan 57 % masyarakat lainnya tidak menghendaki fatwa itu.