Analisis terhadap Keputusan Fatwa MUI Nomor: U-287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi

ABSTRAK

Dampak negatif merebaknya pornografi dan pomoaksi seperti semakin meluasnya perilaku seksual bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HlV/Aids, seks permisif di kalangan generasi muda, sudah banyak dirasakan masyarakat tanpa menyandarkan pada argumen teologis tertentu,

Sebenarnya pornografi dan pomoaksi adalah menjadi problem kemanusiaan bagi bangsa ini, karena kondisi riil pornografi di Indonesia saat ini sangat kronis, misalnya Associated Press (AP) —nama sebuah kantor berita Amerika Serikat— pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi “surga pornografi berikutnya” (the next heaven ofpornography). Dua negara yang disebut AP adalah Indonesia dan Thailand, karena di Thailand sudah ada penataan yang sangat serius. Maka saat ini, di Thailand industri pornografi ilegal sudah semakin sempit, nah, Indonesia masih dianggap sangat bebas, terutama kalau bicara masalah VCD porno, karena memang Indonesia yang belum mengatur adanya regulasi yang memadai soal itu.

Sebenarnya kita mempunyai regulasi tentang pornografi, yaitu pada KUHP pasal 282 tentang kesusilaan, hanya saja definisi dalam pasal ini masih sangat longgar sekali, disamping itu di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim juga pernah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa MUI nomor :U-287 tentang pornografi dan pomoaksi, yang substansinya melarang keras perbuatan tersebut dengan menyatakan keharamannya, fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2001, namun meskipun sudah ada ketentuannya seperti dalam KUHP maupun juga dilahirkannya fatwa MUI tersebut, persoalan pornografi dan pomoaksi tetap saja masih merajalela, apa yang salah dengan fatwa itu?

Karena itu tujuan yang ingin diketahui dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana berikut : pertama, untuk menghasilkan suatu pengetahuan mengenai latar belakang lahirnya keputusan fatwa tentang pornografi dan pomoaksi, kedua, menghasilkan suatu pengetahuan mengenai pornografi dan pomoaksi dalam prespeklif fatwa MUI dan KUHP, ketiga, untuk menghasilkan suatu gambaran secara jelas mengenai dapat atau tidaknya keputusan fatwa MUI menjadi sumber hukum perdata di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, analisisnya memakai metode content analysis dengan menggunakan pemikiran dalam berbagai buku, mengenai fatwa, pornografi dan sumber hukum perdata Islam. Diharapkan nantinya ada kontribusi dalam pembuatan fatwa bagi MUI. Pengumpulan datanya menggunakan penelusuran literatur, sumber data yang penulis peroleh dari sumber primer adalah dari dokumentasi MUI, seperti keputusan fatwanya, dsb, maupun buku-buku karya orang lain yang menulis tentang fatwa MUI, pomografi dan stimber hukum perdata Islam, sementara sumber sekundernya, penulis peroleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, majalah maupun koran-koran yang sekiranya berhubungan dan relevan dengan penelitian inil

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa lahirnya keputusan fatwa MUI nomor. U-287 tahun 2001 adalah merupakan refleksi atas semakin merebaknya pomografi dan pomoaksi di Indonesia, hal tersebut di lakukan sebagai upaya untuk menghentikan arus pomografi dan pomoaksi karena baik masyarakat maupun para penyelenggara negara dianggap belum memberikan perhatian maksimal akan hal itu. Bentuk regulasi yang ada selama ini di KUHP, berbeda dengan apa yang ada pada fatwa ini, perbedaan itu terletak pada unsur konsekuensi dari pelanggaran ketentuan pomografi dan pomoaksi, disamping itu yang lebih ironis adalah keduanya tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pomografi dan pomoaksi, sehingga jika dibandingkan antar keduanya, maka keduanya memiliki kelemahan secara substansial. Juga keputusan fatwa MUI tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum perdata Islam di Indonesia, tetapi dapat dikategorikan masuk dalam sumber hukum formil di Indonesia, yaitu dengan melihat unsur-unsur dalam fatwa yang ada kesesuaian dengan doktrin hukum.