Manhaj Istinbath Hukum Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dalam tinjauan Madzhab Syafi’i

ABSTRAK

Lembaga Bahtsul Masail atau biasa dikenal dengan istilah Lajnah Bahtsul Masail (LBM), berarti sebuah institusi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang berwenang melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya warga nahdliyyin.

Dalam bidang fiqih, NU berpegangan pada salah satu dari empat madzhab, akan tetapi kenyataannya NU selalu identik dengan madzhab Syafi’i. Sehingga berdasarkan kenyataan tersebut penelitian ini berusaha untuk mencari kesesuaian antara manhaj istinbath hukum dari Lembaga Bahtsul Masail dengan manhaj istinbath hukum madzhab Syafi’i.

Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah; pertama, bagaimanakah manhaj istinbath hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’? Kedua, apakah manhaj istinbath hukum Lembaga Bahsul Masail NU sesuai dengan manhaj istinbath hukum madzhab Syafi’i ? Sehingga nantinya akan diketahui tentang tujuan penelitian kali ini, yaitu; pertama, mengetahui bagaimana manhaj istinbath hukum Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Kedua, mengetahui apakah penerapan manhaj istinbath hukum Lembaga Bahsul Masail NU sesuai dengan manhaj istinbath hukum madzhab Syafi’i.

Dalam penelitian kali ini paradigma atau perspektif yang dipergunakan adalah filsafat hukum Islam, dengan mempergunakan pendekatan kualitatif. Pelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum Islam. Sedangkan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis dan interpretasi datanya mempergunakan metode analisis isi (content analysis). Cara kerja metode ini adalah dengan merumuskan kesimpulan umum dari data-data yang akan diolah

Ditinjau dari penetapan hukumnya, manhaj istinbath hukum Lembaga Bahtsul Masail adalah tidak sesuai dengan, manhaj istinbath hukum madzhab Syafi’i. Mengingat bahwa dalam forum bahtsul masail keputusan yang diambil terhadap suatu permasalahan adalah dengan merujuk pada kitab kuning, sedangkan madzhab Syafi’i secara umum mempergunakan metode pengambilan hukum berdasarkan al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas.