Keadilan Gender dalam produk Hukum Islam di Indonesia : Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul Keadilan Gender dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah atas Perkawinan Poligami dalam Undang-undang No.1 dan Kompilasi Hukum Islam) bertujuan untuk menelusuri sejauh mana produk perundang-undangan mengenai perkawinan poligami menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan gender yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang luar biasa antara yang mendukung dan yang menolak.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pengolahan data dilakukan secara sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut dengan memilih pasal-pasal yang berisi kaidah- kaidah hukum, membuat sistematika kemudian dianalisis secara deskriptif.

Pelaksanaan poligami menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan persyaratan-persyaratan dan tujuan yang sama, yaitu menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun, dan kekal selamanya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami ditolak menurut perspektif Gender. Penolakan ini semata-mata karena poligami tidak mengandung unsur-unsur yang menguntungkan bagi perempuan. Sedangkan esensi dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberi pintu darurat terhadap suami yang akan beristri lebih dari seorang. Pintu tersebut diberikan apabila cukup alasan, terpenuhi semua persyaratan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur tersebut dibuat semata-mata untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Pasal 4 KHI.

Sebagai warga negara yang taat hukum, hendaknya menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama bagi umat Islam, karena telah ada peraturan perundang- undangan yang memberikan aturan khususnya dalam perkawinan poligami. Disamping itu, sudah sepatutnya Departemen Agama, Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga terkait secara terpadu melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya masalah yang paling sensitif yaitu poligami.