Upaya pengadilan agama dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak: Studi kasus Pengadilan Agama Kota Malang

INDONESIA:

Perkawianan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun kenyataannya di dalam sebuah kehidupan rumah tangga terkadang terjadi perselisihan dan percekcokan antara suami istri, walaupun pada dasarnya mereka selalu menginginkan adanya penyesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama namun tidak mustahil di antara suami istri terdapat perbedaan watak, sifat, tabiat, pendidikan dan pandangan hidup, terkadang karena salah satu hal bisa menimbulkan kerenggangan atau ketidakcocokan antara suami istri dan bahkan jika masalah yang timbul sudah dirasa tidak ada solusi untuk menyatukan keduanya kembali maka perceraian menjadi solusi diantara keduanya. Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling di benci oleh Allah.

Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, salah satunya adalah pemberian nafkah. Akan tetapi kadangkala muncul sebuah keraguan dalam hati seorang istri yang telah diceraikan akankah suami mempunyai i’tikat baik untuk memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak istri seperti yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama? Sebab hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan orang bahwa berakhirnya proses persidangan memberi implikasi terbebasnya mantan suami terhadap mantan istri pasca perceraian terkait dengan dana kompensasi dan bagaimana jika anggapan tersebut terjadi.

Oleh karena itulah, Penelitian ini difokuskan pada upaya Pengadilan Agama Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak, agar diketahui dasar hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci kegiatan yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Malang, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dengan mengadakan pendekatan persuasif akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan apapun. Semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya.