Implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program Depag dalam mengatasi anak putus sekolah: Studi komparatif di Pondok Pesantren Darul Ulum dan As-Shiddiqi Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 terdapat Penegasan tentang hak kesempatan memperoleh pendidikan dasar bagi setiap warga negara pada pasal ke-6 ayat 1 dan 2; 1)Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2)Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan peran Pondok Pesantren Salafiyah sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi anak yang putus sekolah, Menteri Pendidikan Nasional dan Departemen Agama mencari alternatif melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomer : 1/U/KB/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini; (1) Bagaimana Implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren Darul Ulum, (2) Bagaimana implementasi wajib belajar pendidikan daar 9 tahun di pondok pesantren Al-Shiddiqi, (3) Bagaimana perbandingan implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren darul ulum dan pondok pesantren Al-Shiddiqi.

Skripsi ini merupakan penelitian komparatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik observasi (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi dalam pengumpulan data, sedang metode dan teknik analisa data menggunakan transkip wawancara, catatan harian penelitian, catatan lapangan penelitian, catatan kejadian penting di lapangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwasannya: (1) Implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun di Pondok pesantren Darul Ulum terlaksana berdasarkan prosedur yang ada dari pemerintah sejak tahun 2004 terprogram dengan baik dilihat dari segi kurikulum, perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar dengan membuat pendidikan formal tingkat Ula adalah Madrasah Diniyah Al-Fauzani dan tingkat Wustho adalah SMP Al-Fauzani. (2) Sedangkan Implementasi Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di pondok pesantren Al-Shiddiqi sudah sesuai dengan ketentuan mulai dari prosedur penyelenggaraan sampai dengan penyusunan pelaporan yang diselenggarakan sejak tahun 2007 dengan mengadakan pendidikan formal MI Raudhatul Ulum untuk tingkat Ula dan MTs Raudhatul Ulum untuk tingkat Wustho. (3) Perbandingan Implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam mengatasi anak yang putus sekolah di pondok pesantren Darul Ulum dan Al-Shiddiqi penulis memaparkan 5 perbandingan yang berkaitan dengan tahun penyelenggaraan program, penyelenggaraan pendidikan formal, cara penyelenggaraan program dari Depag, faktor yang mendukung pelaksanaan program dan perbandingan yang terakhir tentang faktor penghambat program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Dalam Implementasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun program Depag diharapkan. Pertama, kepada pimpinan pondok pesantren diharapkan selalu mencari inovasi baru pada pembelajaran dengan berbagai cara. Kedua, kepala sekolah/madrasah agar selalu meningkatkan jaringan sekolah dan mengadakan sosialisasi terus menerus kepada semua pihak yang diharapkan bisa memberikan dukungan dalam peningkatan SDM guru dan siswa/santri. Ketiga, kepada Guru supaya mengoptimalisasikan potensi siswa dan memberikan pengertian bahwa antara ilmu umum dan ilmu agama keduanya sama- sama penting untuk dipelajari. Keempat, kepada pihak lembaga lain hendaknya selalu menjebatani kerjasama antara lembaganya dengan lembaga lain yang sama-sama mengadopsi program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kelima, kepada pihak peneliti lebih lanjut diharapkan lebih intens dalam melakukan penelitian pendidikan di masa yang akan datang. Keenam, kepada para praktisi pendidikan diharapkan selalu memberika informasi pada masyarakat luas tentang adanya fungsi lembaga pendidikan pesantren.

ABSTRACT

The Institution of the Repiblic of Indonesia No. 20 of 2003 on the right there is the affirmation of basic educational opportunities for every citizen in the article 6 paragraphs 1 and 2; 1) Every citizen aged seven to fifteen years following the mandatory primary education. 2) Every citizen is responsible for the continuity of education. In order to increase the role of boarding school as an educational institution Salafi community, and to open opportunities for school dropouts, the Minister of National Education and Religious Affairs to find an alternative through a joint decree (SKB) Number: 1/U/KB/2000 on Guidelines for Islamic boarding school as a pattern Salafiyah Compulsory Basic Education. The formulation of the problem in this study: (1) How Implementation of compulsory education of 9 years at Darul Ulum Islamic boarding school, (2) How Implementation of compulsory education of 9 years at Al-Shiddiqi Islamic boarding school (3) How it compares to the implementation of compulsory basic education of 9 years at Darul Ulum boarding school and Al-Siddiqi boarding school.

This thesis is a qualitative comparative study using observation techniques (participan observation), in-depth interviews (in depth interview) data collection and documentation, are the methods and techniques of data analysis using a transcript of interviews, diary studies, research field notes, records of events important in the field.

From the results of research on the author can be concluded that: (1) The implementation of compulsory education in Year 9 at islamic boarding school Darul Ulum been completed by the existing procedures of the government since 2004 programmed well in terms of curriculum, learning program planning, implementation of learning, learning methods, and evaluation of learning outcomes by creating a formal education level Ula is Madrasah “Al-Fauzani” Diniyah and is a junior level “Al-Fauzani” in wustho level. (2) The implementation of compulsory basic education of 9 years at boarding school Al- Siddiqi is in conformity with the provisions of the procedure of starting up with the preparation of the report, held since 2007 by holding a formal education to the level of MI “Raudhatul Ulum” for the Ula and MTs for the wustho. (3) Comparison of Implementation of compulsory education of 9 years in dealing with children at the islamic boarding school of Darul Ulum dropouts and the Al- Siddiqi authors presented 5-year comparison is related to the implementation of the program, the implementation of formal education, way of organizing the program of the Ministry of Religious Affairs, the factors that support implementation of the program and comparison of the last of the inhibiting factors compulsory 9-year basic education

In the implementation of compulsory education of 9 years is expected Affairs program. First, the head of the boarding school is expected to always look for new innovations in learning in different ways. Second, the head of school/Madrasah in order to always improve the school network and continuous socialization to all those who are expected to provide support in the improvement of human resources and student teachers / students. Third, the teacher in order to optimize the potential of students and provide a general understanding that between science and theology are both equally important to learn. Fourth, not to any other institution should always to distribute the cooperation between the institution with other institutions both adopt the program compulsory basic education of 9 years. Fifth, to the researchers further expected to be more intense in conducting educational research in the future. Sixth, to education practitioners are expected to always be about providing information to the public about the functions of school education institutions.