Praktek utang-piutang menggunakan sistem tempaan di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

INDONESIA:

Praktek utang-piutang sistem tempaan sering terjadi di Desa kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Maksud dari utang-piutang sistem tempaan adalah memberikan pinjaman uang untuk dimanfaatkan oleh orang lain selama satu musim dan dibayar dengan hasil perolehan panen padinya dengan ketentuan yang telah disepakati. Cara menentukan jumlah uang yang dipinjam disetarakan dengan harga beras perkwintal pada waktu musin panen. Jadi, jika petani tersebut ingin berutang, ia diberi uang seharga beras, dan pemilik uang memberikan harga beras tersebut dibawah harga dipasaran menurut kebiasaan setelah musim panen.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetauhi a) Bagaimana praktek Tempaan di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep? b) Bagaimanakah tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek pelaksanaan tempaan tersebut?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini ada 9 orang, yang masing-masing orang yang memberi utang dan penerima utang berjumlah 6 informan dan tokoh masyarakat 3 orang. Dari hasil wawancara dengan informan, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari penjelasan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa praktek utang-piutang sistem tempaan tidak sah menurut KHES karena didalamnya mengandung unsur riba nasi’ah, terdapat syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak yang berpiutang, adanya tambahan dalam pembayaran utang yang diperjanjikan dalam transaksi. Perjanjian utang- piutang sistem tempaan ini juga tidak memenuhi asas-asas akad menurut KHES karena mengandung unsur paksaan, merugikan petani, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik uang kedudukannya lebih tinggi dari petani. Perjanjian ini dilakukan untuk mencari keuntungan bagi pemilik uang bukan untuk tolong menolong.

ENGLISH:

The practice of Debt-Credit within Tempaan System often happens in Kolor Village, Sumenep City Subdistrict, Sumenep Regency. The mean of Debt-Credit of Tempaan System is giving a debt in the form of money in order to be used by people during a season and it is paid by the result of harvest through several requirements which has agreed. The way of determining the amount of money is parallelized with the price of rice in each quintal in the harvest season. Thus, if the farmers want to have debt, they will be given an amount of money as the same as the price of rice, and the owner of money give the non-standard price of rice based on the habits in the harvest season.

The research focus is to know a) how does the practice of Debt-Credit of Tempaan System in Kolor Village, Sumenep City Subdistrict, Semenep Regency happen? b) How is the Compilation of Sharia Economic Law perspective toward the practice of Debt-Credit Tempaan System?

The type of research which is used is Empirical Data with Qualitative Approach. The methods of collecting data that the researcher used are observation, interview and documentation. Moreover, the number of informant within this research is 9 persons. They are 6 informants who give and also are given the debt, and then 3 informants are the personage of society. From the result of the interview, the researcher then, analyses the data based on the Compilation of Sharia Economic Law.

In accordance with the elaboration above, it can be concluded that the practice of Debt-Credit of Tempaan System is illegal through KHES because there is assign of Riba’ nasi’ah, where it describes that there is only one side who get the benefit and there is also an additional payment of debt within the transaction. The agreement of this debt-credit of tempaan system does not fulfills the principles of transaction based on KHES due to the fact that it consist of force element, financial loss of farmers, the habit that people who has much money has a higher levels than farmers. Thus agreement is conducted to look for a private benefit of the owner of money without any sense of help each others.