Problematika lokalisasi prostitusi : Kajian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 08 Tahun 2005 dan Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudz

ABSTRAK

Lokalisasi prostitusi merupakan patologi sosial yang sangat sulit untuk ditanggulangi agar tercipta suasana yang nyaman. Lokalisasi prostitusi di berbagai daerah dipandang merusak moral masyarakat, itulah sebabnya banyak memunculkan peraturan daerah yang melarang adanya tempat prostitusi. Hal ini berbeda dengan pandangan Kyai Sahal Mahfudz yang notabene dari kalangan ulama besar yang terkenal dengan kajian fiqh sosialnya. Kyai Sahal memberikan pendapat menarik tentang lokalisasi prostitusi yang lebih elastis terutama dalam mengkonstruk hukum positif kaitannyadengan sosiologi hukum tentang lokalisasi prostitusi, yakni menggunakan kaidah fiqhiyyah mencegah kerusakan lebih didahulukan dari padameraih kemashlahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruk hukum terhadap permasalahan lokalisasi prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis-yuridis normatif, artinya mengkaji fenomena sosial dan hukum serta beberapa literatur dan peraturan untuk dikaji secara konsep mendasar agar menemukan konsep hukum dalam mengatasi permasalahan lokalisasi prostitusi.

Lokalisasi prostitusi tidak bisa dilegalkan atau dibolehkan tanpa konsep yang jelas. Apa lagi aturan tentang lokalisasi prostitusi mengandung intervesi politik. Legalitas dalam lokalisasi prostitusi jika dilegalkan harus jelas bagaimana antisipasi hukum terhadap pelaku prostitusi. Fiqih sosial yang lebih kompleks memandang lokalisasi prostitusi melalui konsep kultur social masyarakat bahwa tidak mudah melarang kegiatan prostitusi, jika dibiarkan marak di luar maka kerusakan akan semakin merajalela. Sedangkan Perda Kota Malang melarang adanya lokalisasi dengan dalil bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang merusak moral, tetapi keduanya belum diwujudkan secara praksis. Solusi konstruk hukum tentang lokalisasi prostitusi diantara adalah dilegalkannya lokalisasi prostitusi dengan mengatur batasan-batasan wilayah hukum. Membawa kultur fiqih sosial sebagai upaya pengentasan moral pelaku prostitusi dan rekayasa social masyarakat terhadap pandangan lokalisasi prostitusi, serta mewujudkannya melalui regulasi undang-undang dan peraturan daerahbisa mencegah kerusakan yang lebih luas. Daf’ul mafasid muqaddamu ‘ala jalbil mashoolih (mencegah kerusakan didahulakan dari pada mengambil kebaikan).

ABSTRACT

Prostitution localization is a social pathology that is very difficult to overcome in order to create a comfortable atmosphere. The localization of prostitution in various regions is seen as damaging to the morale of the people, which is why there are many local regulations that prohibit the existence of prostitution. This is different from the view of Kyai Sahal Mahfudz which in fact from among the great scholars who are famous for his study of social fiqh. Kyai Sahal provides an interesting opinion about the proliferation of more elastic prostitution, especially in constructing a positive law relating to the legal sociology of prostitution localization, ie using fiqhiyyah rules to prevent damage takes precedence over reaching kemashlahatan.

This study aims to find out the legal construct of the problem of prostitution localization. This research uses sociological-juridical normative method, meaning studying social and legal phenomena as well as some literature and regulations to be studied in fundamental concept to find legal concept in overcoming problem of prostitution localization.

Localization of prostitution can not be legalized or allowed without a clear concept. What else is the rule about prostitution localization contains political intervention. Legality in the localization of prostitution if legalized should be clear how the legal anticipation of the perpetrators of prostitution. More complex social fiqih view prostitution localization through the concept of social culture of society that is not easy to prohibit prostitution activities, if left to bloom outside then the damage will increasingly rampant.While Perda Malang City prohibits the existence of localization with the proposition that these activities are activities that damage the moral, but both have not been realized by praxis. The legal construct solution of prostitution localization between is the legalization of prostitution localization by regulating the boundaries of jurisdiction. Bringing the culture of social fiqh as an effort to eradicate the moral of prostitution actors and social engineering of the community against the view of prostitution localization, and make it happen through the regulation of local laws and regulations can prevent wider damage. Daf'ul mafasid muqaddamu 'ala jalbil mashoolih (preventing damage is preceded rather than taking good).