Tindakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan: Studi di PNPM mandiri pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

INDONESIA:

SPP PNPM Mandiri Pedesaan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. SPP yang dikelola UPK dalam bentuk utang-piutang atau simpan pinjam ini dalam proses pelaksanaan dan pengembaliannya pihak yang berhutang dikenakan biaya jasa administrasi. Bagi masyarakat yang akan berhutang tidak bisa menghutang secara individu, melainkan masyarakat yang mempunyai anggota minimal 5 dan maksimal 20 orang per kelompok.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan utang- piutang dan pengembalian uang di kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang prosedur utang-piutang dan pengembaliannya dan untuk memberikan pemahaman tentang pandangan hukum Islam terhadap bunga dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena sarana penelitian ini pada masalah tambahan utang-piutang di kegiatan SPP PNPM ditinjau menurut hukum Islam. Dalam konsep penelitian ini penulis mengambil tempat di desa Minggir. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data dalam penelitianini yaitu primer dan sekunder. Adapun metode pengolaan datanya adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan dan pengembalian utang-piutang pada kegiatan SPPPNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir yaitu melalui pengajuan pinjaman, pengisian formulir, lampiran foto copy KTP, dan pengembaliannya dari anggota ke Ketua kelompok, Ketua TPK, Ketua UPK. Bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi hutang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di desa Minggir, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipatgandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130. Dalam konsepnya pemungutan bunga terdapat unsur dharuri, yang mana jasa atau bunga tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, dan untuk digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum mendapat pencairan dana pinjaman. Disamping itu dalam praktek, pemungutannyapun tidak secara dzulm (aniaya atau penindasan).

ENGLISH:

SPP PNPM Mandiri Pedesaan is a activity to deliver the capital to a group of women who have a savings and loan activities or economic activities. SPP that is managed by UPK in the form of debts or savings and loan is in the process of implementation and that the debt repayment chargeable administrative services. Society debt can not be filed individually, but by groups of people who have a member of 5 to 20 people per group.

The problem in this study is how the implementation of debts and refunds in SPP PNPM Mandiri Pedesaan activities and how the view of Islamic law on the debt interest in SPP PNPM Mandiri Pedesaan activity in Minggir Village. The aim of this study is to provide an understanding of the procedures and debts repayment and to provide an understanding of the views of Islamic law in the interest of the SPP PNPM Mandiri Pedesaan in Minggir Winongan Pasuruan.

This research is an empirical juridical research, because the research means is the problem of the additional in debts on SPP PNPM activities reviewed according to Islamic law. This study conducted in the Minnggir village. Collecting data Methods in this research are observation, interviews, and documentation. Types and sources of data in this research are namely primary and secondary. The method to analyze the data is a qualitative description using a socio-juridical approach.

Conclusions from results of this research that the interest of 1.5% contained in of debt transaction in SPP PNPM Mandiri Pedesaan activity in Minggir village is not included of riba and permitted according to Islamic law, because of the absence of exploitation element and multiplication with a specified time in payment, as described in the Holly Qur'an Qs. Ali Imran: 130. In the concept, collecting interest there is dharuri elements, which services or interest is allocated to the elimination of bad loans, and to be rolled again for the people who have submitted loan has not received the loan disbursement. Besides, in practice it collecting does not dzulm (persecution or oppression).