Perbedaan antara keabsahan perkawinan dan perceraian Sirri dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia: Tinjauan maqāṣid sharī’ah Al Shaṭībī

INDONESIA:

Aturan perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia terdapat sedikit perbedaan terkait penentuan keabsahannya, jika dalam perkawinan bisa sah jika dilakukan sesuai dengan “Hukum Islam” dan untuk menjaga ketertibannya perlu dilakukan pencatatan perkawinan, akan tetapi dalam masalah perceraian bisa dikatakan sah dan terhitung saat diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim tidak berhasil mendamaikan suami istri. Dalam aturan ini seakan terdapat perbedaan dalam perkawinan dan percerain, jika dalam perkawinan tidak memerlukan lembaga hukum negara untuk keabsahannya, tetapi dalam perceraian membutuhkan lembaga hukum negara untuk keabsahannya. Perbedaan aturan ini tentu mempunyai alasan filosofis di baliknya, dan salah satu metode mengetahui filosofis di balik suatu aturan adalah menggunakan Maqāṣid Sharī’ah Al Shaṭībī.

Fokus dalam penelitian ini membahas tentang Mengapa dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia penetapan nikah sirri didasarkan pada waktu terjadinya nikah sedangkan penetapan perceraian tidak didasarkan pada waktu suami menjatuhkan talaknya kepada istri? dan Bagaimana perbedaan penetapan keabsahan perkawinan dan perceraian sirri dalam hukum perkawinan Indonesia menurut prinsip Maqāṣid Sharī’ah Al Shaṭībī?. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dikarenakan fokus kajian tentang ketetapan hukum yang mengacu pada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, maka tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (a) keabsahan perkawinan hanya didasarkan pada hukum Islam untuk melindungi hak-hak istri maupun anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut dengan membuat aturan isbat nikah. Sedangkan keabsahan perceraian haruslah dilakukan di depan sidang Pengadilan dikarenakan tidak adanya payung hukum yang melindungi hak-hak para istri dan anak-anak yang ditinggalkannya tersebut jika dilakukan dan disahkan di luar sidang Pengadilan. (b) Pencatatan perkawinan dan Isbat Nikah termasuk kategori Maqāṣid Ḥājiyyat dalam posisinya menjaga Maqāṣid Dlarūriyyat akad nikah sebagai wujud Ḥifḍ al Nasl yang diperintahkan Allah, sedangkan pelaksanaan ikrar talak di depan sidang pengadilan ini berada di posisi Maqāṣid Dlarūriyyat atas perintah Allah untuk mentalak istri secara makruf sebagai wujud dari Ḥifḍ al Nafs, Ḥifḍ al Aql, Ḥifḍ al Nasl, dan Ḥifḍ al Māl. Walaupun dalam penentuan keabsahan perkawinan dan perceraian terlihat berbeda akan tetapi jika melihat dari Maqāṣid Sharī’ah yang terkandung di dalamnya maka akan jelas tujuan dasar keduanya untuk menjaga keberlangsungan Maqāṣid Dlarūriyat.

ENGLISH:

The rules of marriage and divorce in the Law of Marriage in Indonesia are slightly different on its validity. In marriage, it is valid if it is done by “Islamic Law” and to keep official records, marriage needs to be registered. Meanwhile in divorce, it is valid as from the judges decide in Religious Court after they cannot reconcile both husband and wife. In this rule, it seems there is a difference between marriage and divorce. Marriage does not need legal institution to prove its validity, but divorce needs legal institution to prove its validity. This difference surely has philosophic reason. One of methods to understand the philosophic reason behind marriage and divorce is Maqāṣid Sharī’ah Al Shaṭībī.

Hence, this research focuses on why is the determination of unregistered marriage based on the time when it is valid by ‘Islamic Law’ while the determination of divorce is not based on when the husband is dropping divorce to the wife? And how are the differences between unregistered marriage and divorce validity in the Indonesian Islamic Marriage Law according to Maqāṣid Sharī’ah Al Shaṭībī principle?. This research uses library research. The reason is because its focuses are concerning on law provision which refers to The Law of Marriage in Indonesia. The type of this research is Normative Juridical. With respect to the type of research is normative then the research approach used is a statutory approach (statue approach).

This research shows that: (a) marriage validity is only based on Islamic Law which aim is to protect the rights of wives and children from the unregistered marriage by making marriage rules stipulation. Meanwhile, divorce validity must be conducted in the court. It is because there is no legal framework to protect the rights of wives and children who are left behind if it is conducted outside the court. (b) Marriage registration and marriage ratification are included in Maqāṣid Ḥājiyyat category in position to keep Maqāṣid Dlarūriyyat, marriage contract as a form of Ḥifḍ al Nasl as commanded by Allah. Meanwhile, the implementation of divorce pledge in Court is in the position Maqāṣid Dlarūriyyat as Allah’s command to divorce the wife by kindess as a form of Ḥifḍ al Nafs, Ḥifḍ al Aql, Ḥifḍ al Nasl, dan Ḥifḍ al Māl. Altough the validity of marriage and divorce seems different but if we see the Maqāṣid Sharī’ah inside, it can be seen that the basic aim is clear to keep the sustainability of Maqāṣid Dlarūriyat.