Penambangan pasir ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005: Studi kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

INDONESIA:

Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena maraknya penambangan pasir
galian golongan C berupa pasir tanpa izin (Illegal) di aliran sungai bengawan solo
khususnya di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang menimbulkan pro kontra
di masyarakat karena aktivitas penambangan pasir ilegal mengakibatkan kelongsoran,
pengikisan pinggiran sungai bengawan solo. Permasalahan yang menjadi pembahasan
dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap penambangan pasir ilegal di
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bagaimana sudut pandang efektivitas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 dan Tinjauan Maqasid Syariah terhadap
penambangan pasir ilegal.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :1). Bagaimana Efektifitas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir
illegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? dan 2).Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah
terhadap Penambangan Pasir ilegal diwilayah Sungai Bengawan Solo di Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro ?
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji
ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat.
Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yang digunakan
dari data primer, sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para
pihak yang berwenang dan dokumentasi, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal
dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur dikatakan belum
maksimal atau tidak efektif karena dilihat dari kendala masyarakat Kalitidu tidak
merealisasikan hasil dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Bojonegoro, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kerusakan lingkungan yang
disebabkan oleh olah masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat
oleh Pemerintah Daerah. Menurut perspektif maqosid syariah upaya dari pemerintah
daerak kabupaten bojonegoro dalam menangani penambangan pasir illegal dan
kelestarian lingkungan akibat penambangan illegal sesuai dengan tujuan Maqashid
Syariah.

ENGLISH:

This research was motivated by the phenomenon of the rampant mining of class
C sand in the form of illegal sand in the Bengawan Solo river, especially in Kalitidu
District, Bojonegoro Regency, which caused pros and cons in the community because
illegal sand mining activities resulted in landslides, erosion of the banks of the
Bengawan Solo river. The problem that is discussed in this study, the researcher
conducted an analysis of illegal sand mining in Kalitidu, Bojonegoro Regency, how is
the perspective of the effectiveness of the East Java Provincial Regulation No. 1 of 2005
and the Maqasid Syariah Review of illegal sand mining.
The formulation of the problem in this study are: 1). How Effective is the
Regional Regulation of East Java Province No. 1 of 2005 on illegal sand mining in
Kalitidu, Bojonegoro Regency? and 2). How does the Maqasid Sharia review illegal
sand mining in the Bengawan Solo River area in Kalitidu, Bojonegoro Regency?
This research uses empirical juridical legal research, which examines the
applicable legal provisions and what happens in reality to society. And using a
sociological juridical approach, with data sources used from primary and secondary
data. Primary data is obtained from interviews with authorized parties and
documentation, secondary data is obtained from books, journals and statutory
regulations.
The results of this study indicate that according to the Regional Regulation of
East Java Province Number 1 of 2005 concerning Control of Group C Mining Business
in the River Basin in East Java Province it is said to be not optimal or ineffective
because it is seen from the constraints that the Kalitidu community does not realize the
results of the socialization activities carried out Bojonegoro Regency government, this
is evidenced by the many environmental damage caused by people who do not comply
with the regulations that have been made by the Regional Government. According to the
perspective of maqosid sharia, the efforts of the local government of Bojonegoro
regency in dealing with illegal sand mining and environmental sustainability due to
illegal mining are in accordance with the objectives of Maqashid Syariah.