Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah: Studi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat: Resimen Induk Daerah Militer v/ Brawijaya, Malang

INDONESIA:

Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam perekonomian, kerja sama ini terjadi karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka bersama sama mengusahakan kebutuhan sehari hari, kebutuahan yang berhubungan dengan lembaga maupun rumah tangga. Pada hakikatnya koperasi adlah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan. di mana koperasi merupakan yang sesuai dengan semangat jiwa gotong royong bangsa indonesia.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan angotanya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya serta membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut (1) mengetahui kegiatan dan pelaksanaan primer koperasi angkatan darat (2) mengetahui bagaimana pelaksanaan koperasi bila di prespektifkan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulis kali ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan primer koperasi angkatan darat (2) bagaimana pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan primer koperasi angkatan darat adalah (1) dalam pelaksanaan primer koperasi angkatan darat para anggota harus melakukan simpanan terlebih dahulu guna untuk dikelola oleh pengurus koperasi dan dijadikan dua unit usaha yaitu unit pertokoan dan unit simpan pinjam dan setelah itu akan dibagikan hasil usahanya dengan cara pembagian sisa hasil usaha dan yang diperkenakan mengunakan unit pinjaman adalah khusus dari anggota koperasi sendiri dan wajib mengganti pinjamannya apabila terlambat maka akan diambilkan dari gaji bulanan sebagai angota militer karena sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan yaitu gaji para anggota yang tergabung dalam koperasi dijadikan sebagai jaminan(2)pelaksanaan koperasi militer yang ada di resimen induk daerah militer sesuai jika diprespektifkan dengan akad mudharabah yaitu semua anggota melakukan simpanan kepada koperasi dan setelah itu para pengurs melakukan usaha yaitu dengan membuat 2 unit kegiatan usaha yaitu unit pertokoan dan unit simpan pinjam dan nantinya akan di kelola dan dibagikan hasilnya dengan mengunakan cara pembagian sisa hasil usaha adapun dalam pelaksanaan pinjaman menggunakan cara Rahn yaitu setiap anggota harus mengembalikan pinjamannya dan apabila tidak dikembalikan maka uang gaji sebagai anggota militer akan dipotong guna untuk menganti pinjaman dari peminjam.

ENGLISH:

Cooperative is a form of cooperation in the economy, this cooperation occurs because of the similarity of their daily lives. They jointly seek daily needs, company needed related to institutions and households. In essence cooperative economic organizations of the people who go round social character, consisting of the person or legal entity that is based on the principle of kinship. where the cooperative is in accordance with the spirit of mutual cooperation Indonesian nation.

Cooperative aims to promote the welfare of its members in particular and society in general as well as building layout of the national economy in order to realize a fair society advanced, and prosperous based on Pancasila and the Constitution of 1945. The aim of researchers is to be achieved is as follows: (1) determine the activities and The primary implementation army cooperative (2) determine how the implementation of the cooperative when in prespektifkan with compiling economic laws of sharia.

The formulation of the issues raised in this time authors are: (1) how the primary implementation army cooperative (2) how the primary implementation army cooperative economics perspective compilation sharia law.

These results indicate that the primary implementation army cooperative is (1) the primary implementation army cooperative members should make the deposit in advance in order to be managed by the cooperative board and made two business units, namely unit shopping and savings and loans unit and after it will be distributed the results of his efforts in a way distribution of net income and the loan is diperkenakan using a special unit of the cooperative members themselves and must replace the loan in case of late it will be deducted from the monthly salary as members of the military because it has become an agreement in the Annual Meeting of Members which the salaries of members joined in cooperative pledged as collateral (2) the implementation of existing military cooperation in the parent regiment military area accordingly if diprespektifkan with mudharabah that all members of the deposit to the cooperative and after that the pengurs doing business is to create two business units, namely unit stores and store unit loan and will be managed and shared the results using the method of apportionment of net income while in the execution of the loan using Rahn way that each member must repay the loan, and if it is not returned the money salary as a member of the military will be cut in order to change their loans from borrowers.