Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017

ABSTRACT

Affirmative action is a tool that is used by some people to provide a clear portion of persons with disabilities, that persons with disabilities are able to become members of the legislature just like people without disabilities. It is a mandate of the law that political rights to be elected to public office are the rights of personswith disabilities. Providing a special portion for persons with disabilities is something that needs to be done, bearing in mind that disabilities are an underdeveloped minority, but besides that disabilities are also guaranteed their rights in the constitution.Like women who get a 30% (thirty percent) share of nominating positions for legislative candidates, with disabilities with disabilities need to get the same thing in order to create a variety of pro-disability regulations. With the existence of a law regulating the portion of persons with disabilities, it will become a gateway for the participation of persons with disabilities in the realm of political contestation.The author uses the theory of legal protection as the blade of research, in the context of legal protection, the aspects that measure that disabilities need to get a portion are the supremacy of law, equality before the law, the principle of legality (due process of law). ). The author also uses the theory of people's sovereignty where the highest power of a country is in the hands of the people, the people hold power over a government, therefore all kinds of government regulations and actions must be based on the wishes of the people. The author also adds this research to the maslahah mursalah theory of Imam najamuddin at-tufi, in his maslha only states that free reason thinks and seeks new benefits beyond the support of the text (the Koran) and its derivatives, that the formation of a new law must see the side of its benefits and benefits, whether it is supported by texts and sunnah or not.The importance of adopting the role of persons with disabilities in order to provide a clear portion of persons with disabilities so that further laws are made to more or less defend persons with disabilities who are in fact a minority. There needs to be an additional law as an effort to fulfill the political rights of persons with disabilities in the distribution of seats for legislative members so that the participation of persons with disabilities in the ranks of legislators in the future can create pro-disability regulations.

ABSTRAK

Tindakan afirmatif adalah alat yang digunakan sebagian banyak orang untuk memberikan porsi jelas terhadap penyandnag disabilitas, bahwa disabilitas mampu menjadi anggota legislatif sama seperti masyarakat yang bukan penyandang disabilitas. Adalah amanat Undang-Undang bahwa hak politik dipilih dalam jabatan publik merupakan hak penyandang disabilitas. Pemberian porsi khusus terhadap penyandang disabilitas adalah hal yang perlu dilakukan, mengingat bahwa disabilitas adalah kaum minoritas yang terbelakang, namun disamping itu disabilitas juga dijamin hak-haknya dalam konstitusi. Layaknya perempuan yang mendapatkan porsi 30% (tigapuluh persen) dalam jabatan pencalonan bakal anggota legislatif, disabilitas disara perlu mendapatkan hal yang sama guna menciptakan ragam peraturan yng pro-disabilitas. Dengan adanya undang-undang yang mengatur porsi dari penyandang disabilitas, maka akan menjadi pintu gerbang keikut sertaan penyandang disabilitas dalam ranah kontestasi politik. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai mata pisau penelitian, dalam konteks perlindungan hukum aspek yang menjadi tolak ukur bahwa disablitas perlu mendapatkan porsi adalah supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dimata hukum (Equality before the law), asas legalitas (due proses of law). Penulis juga menggunakan teori kedaulatan rakyat dimana kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat, rakyatlah yang memegang kekuasaan atas suatu pemerintahan, karenanya segala macam peraturan dan tindak pemerintahan harus berdasarkan keinginan rakyat. Penulis juga menambahkan penelitian ini dengan teori maslahah mursalah Imam najamuddin at-tufi, dalam maslhahanya menyebutkan bahwa akal bebas berfikir dan mencari kemaslahatan baru diluar dukungan nash (alquran) dan turunannya, bahwa pembentukan hukum baru harus melihat sisi kemaslahatannnya dan kemudharatannya, baik itu didukung oleh nash dan sunnah ataupun tidak. Pentingnya pengangkatan peran terhadap penyandang disabilitas guna memberikan porsi jelas terhdap penyandang disabilitas agar selanjutnya undangundang yang dibuat sedikit banyak membela kaum disabilitas yang pada kenyataannya adalah minoritas. Perlu adanya tambahan Undang-Undang sebagai upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pembagian jatah kursi anggota legislatif supaya keikutsertaan penyandang disabilitas dalam jajaran legislator kedepannya dapat menciptakan peraturan yang pro-disabilitas.