Penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif: Perspektif UU nomor 19 tahun 2000 jo UU nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan hukum Islam

INDONESIA:

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (gijzeling) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gijzeling. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep gijzeling dalam hukum pajak maupun dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gijzeling dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan gijzeling dalam hukum perdata. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, gijzeling juga mirip dengan sanksi pidana yaitu sama-sama mengekang kebebasan seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan konsep dengan hukum perdata maupun pidana, gijzeling dalam hukum pajak termasuk hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak sebagai upaya terakhir penagihan pajak. Penerapan gijzeling dalam hukum pajak ini diperbolehkan menurut hukum Islam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu untuk memperlancar pemasukan kas negara. Di dalam hukum Islam, gijzeling dikenal dengan istilah al-Habs (penahanan). Al-Habs merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir yang ditentukan oleh penguasa. Al-Habs bisa diterapkan kepada seseorang agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana konsep gijzeling dalam hukum pajak yaitu dengan menahan sementara wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melunasi utang pajak.

ENGLISH:

Taxation in Indonesia uses the Self Assessment System that gives full credence to the taxpayer to calculate, deposit and report tax obligations. Self Assessment System allows the potential of the taxpayer does not pay off the tax obligations. Therefore, it needs to take the effort of law enforcement to uncooperative taxpayer. One way is to apply an hostage as stipulated in Law No. 19 of 1997 about Tax Billing with Forced Letter as amended by Act No. 19 of 2000.

In this study, there are two formulations of the problem, they are: 1) How is the concept of hostage to uncooperative personal taxpayer in accordance with the tax laws in Indonesia? 2) How is the view of Islamic law to hostage to uncooperative personal taxpayer? This study is a normative juridical research. It uses statute approach by reviewing legislation relating to hostage. It also uses conceptual approach by reviewing the concepts of hostage in tax law or Islamic law.

The results of this study indicate that the concept of hostage in tax law has the same concept with hostage in civil law. It is given that the tax law is an engagement by legislation. In addition, hostage is also similar to criminal sanction because they both restrain someone freedom. Although it has some similarities with the concept of civil and criminal law, hostage in tax law belongs to administrative law because it is based on Hostage Warrant issued by state official, the Directorate General of Taxation, as the last effort of tax billing. The application of hostage in tax law is permissible under Islamic law by considering benefit aspect, which is to facilitate the treasury funds income. In Islamic law, hostage is known as al-Habs (detention). Al-Habs is one of ta'zir punishment determined by the authority. Al-Habs can be applied to a person in order to meet his obligation. This is as hostage concept in tax law to arrest the taxpayer temporary in oder to pay off the tax debt .