Pembenaran akad bai’ inah dalam produk perbankan syari’ah di Malaysia

Indonesia :

Munculnya perbankan syari’ah di Malaysia pada tahun 1983 merupakan sebuah solusi bagi masyarakat Malaysia saat itu untuk menghindari segala jenis produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional yang sarat dengan unsur riba. Dalam perkembangannya, perbankan syari’ah di Malaysia berkembang sangat pesat seiring dengan tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah Malaysia untuk mensejajarkannya dengan perbankan konvensional Berbagai produk telah diterbitkan oleh perbankan syari’ah dengan merujuk pada putusan MPS. Dari produk-produk tersebut, ada beberapa produk yang menggunakan akad yang masih diperselisihkan oleh para ulama dan umumnya juga dilarang di beberapa negara,misalnya produk credit card –i yang menggunakan akad bai’ inah. Dengan adanya produk-produk yang 10menggunakan akad semacam ini sebenarnya menimbulkan polemic tersendiri bagi perbankan syari’ah di Malaysia dalam hal penarikan investor asing dari luar negara dikarenakan mereka beranggapan bahwa hukum akad bai inah adalah haram.

Atas dasar ini, maka muncul dua pertanyaan, yaitu bagaimana implementasi akad bai’ inah dalam produk perbankan syari’ah di Malaysia dan faktor apa saja yang melatarbelakangi pembenaran akad bai’ inah dalam produk perbankan syari’ah di Malaysia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konsep. Sebagaimana umumnya pada penelitian normatif, data-data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data sekunder yang menjadikan literature-literature yang terkait dengan tema sebagai bahan utama dalam penyusunan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistemtis, dan terstruktur.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi akad bai’ inah pada produk perbankan syari’ah secara global dapat digambarkan dengan menjual asset secara tangguh dan membelinya kembali secara tunai. Implementasi bai’ inah dalam produk Pasaran Wang antara Bank secara Islam atau Islamic Interbank Money Market, khususnya dalam produk Government Investment Issue (GII) adalah sebagai bukti hutang pemerintah kepada nasabah. Sebaliknya, implementasi bai’ inah dalam produk Terbitan Sijil Hutang Boleh Negara atau Negotiable Islamic Debt Certificate) adalah sebagai bukti hutang nasabah kepada bank. Adapun implementasi bai’ inah dalam produk card credit-i adalah sebagai simpanan dan batas minimal kredit bagi nasabah untuk melakukan penarikan kembali atau pembayaran. Pembenaranpembenaran atas akad bai inah dalam produk perbankan syari’ah di Malaysia dilatarbelakangi oleh 3 faktor, yaitu faktor ekonomi yang menginginkan perbankan syari’ah berdiri sejajar dengan perbankan konvensional, faktor yuridis karena terikat dengan putusan-putusan yang ditetapkan oleh (Majlis Penasihat Syari’ah atau MPS), dan faktor sosial karena kebutuhan dalam hal peningkatan keuangan Islam dalam konteks lokal.

English :

The existence of Islamic Banking in Malaysia year 1983 is one of the solution for Malaysian society to avoid from all kinds of Conventional Bangking product that contain some elements of riba. In its development, Islamic Banking in Malaysia develope fastly with the purpose that is planned by Malayisan Govermnet to parallelize between Islamic Banking and Convensional Banking. Various products that is published by Islamic Banking is based on the decision of MPS (Majlis Penasihat Syari’ah). From all products of Islamic Banking, there are some products use contract (aqad) that is still disputed by scholars and commonly also forbidden to use this kind of contract in some countries, for example credit card- i product use bai’inah. By the existence of the products use this kind of aqad , actually will make polemic of Islamic Bangking in Malaysia to interest investors from other countries because they consider that it is forbidden.

On this basis, it appears two questions, how is the implementation and mecanism of bai’ inah contract in Islamic Bangking product in Malaysia and what aspects influenced the justification bai ' inah contract in Islamic Banking products in Malaysia.

This research is normative research. This research uses statue and conceptual approaches. As commonly in the normative research uses secondary data that is taken from literature as primary material in compiling this research. Data collecting method that is used in this research is by determine, investigation, and analyze of legal material comprehensively, systematically, and structurally.

The conclusion from this research is that the implementation of the bai’ inah contract on Islamic Banking products globally can be described by selling the asset in a credit and bought it back in cash. The implementation of bai’ inah contract in Pasaran Wang Antar Bank (Islamic Interbank Money Market), especially in Government Investment Issues (GII) is as evidence of the government’s debt to the customer. On the contrary, the implementation of bai’ inah contract in Terbitan Sijil Hutang Boleh Niaga (Negotiable Islamic Debt Certificate) is as evidence of the customer's debt to the bank. As for the implementation of bai’ inah contract in credit card -i is as savings and credit limit for customers to make withdrawals or payments. They are three factors of bai’ inah justification in Islamic Banking product in Malaysia are economic factor to parallelize between Islamic Banking and Covensional Banking, jurisdiction factor related to MPS (Majlis Pemusyawaratan Syari’ah) decisions, and social factor to increase islamic financial in local context.