Konsep small claim procedure untuk menyelesaikan perkara perdata permohonan (volunter) di Pengadilan Agama

INDONESIA:

Beberapa kendala yang dihadapi pengadilan agama, seperti banyaknya perkara, kurangnya tenaga hakim, dan masalah lain mengakibatkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum, penerapan small claim procedure misalnya. Small claim procedure masih baru di Indonesia sehingga tidak ada regulasinya, khususnya small claim procedure untuk memeriksa perkara permohonan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk merumuskan small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan (volunter) di pengadilan agama, serta perkara apa saja yang dapat diperiksa menggunakan small claim procedure.

Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan koseptual. Sumber data penelitian ini adalah sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa asas bahwa pengadilan mengadili dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 1989 dan bahan hukum sekunder lainnya. Namun untuk melengkapi penelitian ini serta untuk menguatkan argumen peneliti, maka peneliti juga melakukan wawancara.

Kesimpulan yang peneliti temukan adalah bahwa small claim procedure sangat memungkinkan untuk diterapkan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan karena kesederhanannya dengan konsep sebagai berikut: hakim yang memeriksa perkara hanya hakim tunggal karena perkara tersebut sederhana, hanya ada satu pihak, sebagai bentuk penyederhanaan proses pemeriksaan, dan karena hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena menggunakan hakim tunggal, maka harus ada kriteria hakim, antara lain adalah: berpengalaman menjadi hakim selama minimal tujuh tahun, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki track record yang bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Agar terdapat peraturan yang pasti, maka baiknya small claim procedure diatur di dalam suatu produk hukum, dan yang palingmemungkinkan adalah diundang-undangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Perkara permohonan yang sederhana harus memenuhi kriteria: nilai materi atau haknya kecil, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, perkara yang memenuhinya antara lain adalah permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali.

ENGLISH:

There are some obstacles that faced by Religion Court, such as many suits, lack of judge, and other problems that caused the simple, quick, low cost principles cannot be implemented maximally. It needs renewing of law. For example is implementing small claim procedure. Small claim procedure is something new in Indonesia so there is no regulation, especially small claim procedure to examine suit of petition. Based on the explanation above, the writer was interested to study to formulate about small claim procedure that can be used to examine suit of petition (volunteer) in the religion court, and what suits are that can be examined by using small claim procedures.

This research is normative with conceptual approach. Source of data is secondary data, by using primary legal materials, it is the principle that the court tries with the simple, quick, and low cost which is existing in Act Number 7 of 1989 and other secondary legal materials. But to complete this research and to toughen the researcher argument, the researcher also did interview.

The conclusion which was found by researcher is small claim procedure can be implemented in religion court, especially for examining suit of petition because the simplicity with concept are: judge who examines suit is only single judge because the suit is simple, only a party, as simplification form of examination process, and judge is considered to know the law. Because of using single judge, it must has judge criteria, as follows: has judge experiences during minimum seven years, joined training was performed by supreme court, and has good track record which was determined by head of religion court. To provide exact regulation, the small claim procedure should be regulated in regulation, the most possible is enacted in the Regulation of Supreme Court. The simple suit of petition should fulfill criteria: material value or small right, simple petition, and possible to examine in one session. Based on that criteria, the suits which fulfills are such as the petition of marriage license, petition of adhol guardian, petition of dispensation of marriage, petition of prevention of marriage, petition of children parentage, petition of determining marriage (itsbat nikah), petition of marriage identity change, and petition of guardian adoption.