Implementasi akad qardl terhadap pembiayaan talangan haji pada BTN Syariah Malang

INDONESIA:

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Produk-produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati adalah produk penyaluran dana atau produk pembiayaannya. Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan talangan haji ini menggunakan prinsip qardl. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang-orang muslim terutama di Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad qardl dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN Syariah Malang dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI serta hukum pelaksanaan akad qardl pada produk pembiayaan talangan haji tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan menggunakan editing, klasifikasi, pemeriksaan, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa proses pelaksanaan akad qardl di dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN syariah Malang melalui 4 prosedur atau alur, yakni: apabila nasabah belum memiliki tabungan haji BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji dengan menggunakan perjanjian qardl, dan yang terakhir menunggu rekomendasi untuk diproses. Terkait tinjauan hukumnya, akad qardl yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji pada BTN syariah diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN- MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqridl, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Jadi, bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad qardl. Namun, fee (ujrah) yang dibebankan kepada nasabah tidak boleh didasarkan dengan besarnya jumlah talangan.

ENGLISH:

The development of Islamic economics in Indonesia has been adopted into the economic policy framework. The existence of Islamic banking in Indonesia is a reflection of the needs of banking system that can give a stability contribution to the national financial system. As the largest muslim majority country in the world, Indonesia has the prospect for the future development of Islamic banking. Fund distribution or financing products are the very popular Islamic banking products which also have big demands. Furthermore, Islamic banks compete to make many kinds of financial products including hajj bailout financing product. This product uses qardl principle. This financing product is a good prospect product because there are a lot of muslims in Indonesia.

The purpose of this research is to determine the implementation of the qardl agreement in hajj bailout financing product offered by BTN Syariah Malang and to know the DSN-MUI (National Sharia Council – Indonesia Ulema Council) decision review and the law enforcement of qardl agreement in hajj bailout financing product.

The research method used in this thesis is the empirical legal research which uses socio-juridical approach. The sources of data used are primary and secondary data, while the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used are editing, classification, inspection, analysis, and conclusions.

Based on the research that has been conducted, it is obtained that the implementation process of qardl agreement in hajj bailout financing product offered by BTN Syariah Malang experiences 4 procedures or workflow, that is: if the customers do not have BTN hajj account, they are required to open it, collect all requirements of BTN iB hajj bailout financing, hajj bailout agreement that used qardl agreement, and finally they have to wait for the recommendation to be processed. Related to the legal review, qardl agreement used in hajj bailout financing in BTN Syariah is permitted in accordance with the provisions of the DSN-MUI decision No. 29/DSN-MUI/VI/2002 about the financing of hajj management in Islamic financial institutions. According to Hanafiyah, every loan that provides benefits for muqridl is haraam as long as it is required in the agreement, if it is not required, then it is allowed. Therefore, banks may charge an administration fee to customers as specified in the DSN-MUI decision No. 19/DSN-MUI/IV/2001 about qardl agreement. However, fee (ujrah) which is charged to customers must not be based on the bailout amount.