Efektivitas sistem pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

INDONESIA:

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Fokus penelitian ini adalah apakah prosedur pemungutan BPHTB sudah berjalan dengan baik atau tidak serta mengetahui efektivitas dalam pengendalian internal pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Kota Malang, yang meliputi beberapa pihak terkait dalam prosedur pemungutan BPHTB antara lain yaitu Dispenda, Wajib Pajak, Notaris/PPAT. Serta hambatan- hambatan dalam pemungutan BPHTB baik permasalahan secara umum yaitu kepada wajib pajak (WP) atau dari aparatur pemerintahan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara kepada Kasi Pengembangan Potensi dan petugas pendata dan verifikasi BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan kantor bagian Pengembangan Potensi Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemungutan BPHTB transaksi jual beli tanah dan bangunan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sejauh ini telah berjalan baik. Prosedur yang dilaksanakan pada implementasinya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengendalian internal pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan sejak awal diberlakukannya BPHTB yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2012 terjadi pencapaian target hingga diatas 100%. Dispenda bisa lebih mengatakan target penerimaan BPHTB, karena target tersebut merupakan asset terbesar dari Dispenda Kota Malang. Adapun hambatan yang ditimbulkan dalam pemungutan BPHTB yaitu Kurangnya kerjasama antara masyarakat sebagai WP (wajib pajak) dengan Dispenda sebagai pemungut pajak, adanya manipulasi data yang dilakukan oleh WP, dan Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Dispenda.

ENGLISH:

Malang Regional Revenue Office is one of elements of the local government whose job is to carry out the activities of tax collection and provide services to the community, especially the taxpayers in carrying out their obligations . In performing its duties Regional Revenue Office has set specific targets in order to maximize tax revenue Acquisition Fee Tax of Land and Building ( BPHTB ) .

This study is focused to recognize whether the collecting procedure of BPHTB has been running well or not as well as examine the effectiveness of BPHTB internal controlling in Malang Revenue Office, which includes some parties involved in the BPHTB collecting procedure such as Regional Government, Taxpayer, Notary / PPAT. As well as obstacles in BPHTB collecting, both general issues that caused by taxpayer or from Malang Revenue Office while carrying out their duties. In this study, the data collecting techniques that used is interview techniques , observation , and documentation. The primary data source was collected through interviews to the Head of Potential Development and Malang Regional Revenue BPHTB enumerate and verification officer. This study was located in Malang Regional Revenue Office and Malang Potential Development office.

The results of this study indicate that the BPHTB collecting procedure include buying and selling of land and buildings in Malang Regio nal Revenue Office has been going well so far and has been established as its planned. BPHTB Internal control on Malang Regional Revenue Office has been running effectively . It’s because since the BPHTB initial enactment in 2011 until 2012 has achieved the target above 100 %. Regional office said that BPHTB achievement was higher, because the target is the biggest asset of Malang Revenue office. There are obstacles that posed in collecting BPHTB such as lack of cooperation between the community as taxpayer with Regional Office as a tax collector , some data was manipulated by the taxpayer , and the lack of human resources by the Regional Office.