Asuransi ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai standarisasi asuransi ketenagakerjaan dalam tinjauan fatwa DSN-MUI

INDONESIA:

Tenaga kerja sebagai pelaku proses produksi perlu mendapatkan perlindungan terutama kepastian kerja, pengupahan, jaminan sosial, maupun kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bentuk peduli Pemerintah kepada Tenaga Kerja di Indonesia agar mendapatkan hak yang layak dalam kesejahteraan berupa Jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Dan Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam?

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library resaerch). Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang- undangan (Statue approach). Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang berisi Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Kemudian bahan hukum tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa asuransi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk Asuransi Sosial yaitu BPJS Ketenegakerjaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 86 Tahun 2013 tentang sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hukum islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong- menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama.

ENGLISH:

The labor as the actor of production process should get the protection especially about the assurance of work, wage, social guarantee, the prosperity of the worker and his family. The protection should be suitable with the human necessary. The Act No. 24 Year 2011 About Badan Penyelenggara Jaminan Sosial is a shape of government’s attention for the Indonesian labor to get their right especially in the prosperity side with the social guarantee, it usually called BPJS in labor.

In this research, there are two theoretical problems, they are how about the standaritation of insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) and how about the insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) considered to Islamic Law.

This research is juridical normative or library research. The approach of this research is statue approach. While the law material used is primary law material, it is the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and Islamic law such Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 About the guidance of Sharia insurance. Then, the law material edited, checked, and arranged clearly after that it analyzed with descriptive qualitative.

The result of this research is that the labor insurance made by government as social insurance in BPJS labor within the regulation made by government with the Act No.24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and PP No. 86 Year 2013 about the administration punishment for the corporation and the institution which does not participate its labor to follow BPJS labor. Based on the Islamic law, it has suitable for the prosperity labor because the principle used for the fundamental in the practical regulation has been suitable with the allowed Islamic law. The relationship between each other has the goal to create the prosperity of labors and the helping between the participants and government for the poor society to get the health facility in the same level.