Analisi putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah Ibn 'Âsyur

INDONESIA:

Pengabulan permohonan izin poligami tanpa disertai pemenuhan syarat alternatif oleh Pemohon, sebagaimana yang terlihat dalam putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Menariknya amar dalam putusan ini berisikan hukum yang berbeda dengan bunyi teks Undang-Undang Perkawinan dan beberapa Peraturan yang berlaku. Maka dari itu, bentuk usaha dalam menjaga kualitas subtantif dari putusan hakim sebagai yurisprudensi, perlu adanya telaah ulang secara komprehensif terhadapnya dari aspek maqâshid al-syarîʻah dan nilai hukum yang berlaku.

Penelitian ini difokuskan pada putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem, bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan perkara permohonan izin poligami, meskipun tanpa terpenuhinya persyaratan alternatif oleh Pemohon, dan juga untuk mengetahui eksistensi maqâshid al-syarîʻah dan nilai hukum yang berlaku di dalamnya.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk memahami secara komprehensif tentang putusan hakim Pengadilan Agama Karangasem dan ratio decidendi majelis hakim Pengadilan Agama Karangasem. Sebagai usaha untuk mendalami konsep maqâshid al-syarîʻah perspektif Ibn ‘Âsyûr dan berfilsafat dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dan dasar hukum yang digunakan untuk sampai pada putusannya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan case approach. Penelitian dilakukan dengan menelaah data sekunder, berupa putusan hakim sebagai objek penelitian dan beberapa literatur hukum sebagai penunjang. Pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan penulisan deskriptif analitis, yang akan disimpulkan dengan ringkas dan sederhana.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbanganya berupa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo.Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan hukum dalam putusan ini telah sesuai dengan konsep maqâshid al-syarîʻah perspektif Ibn ‘Âsyûr dan mencerminkan nilai fithrah dan mashlahat, sehingga nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bisa dipastikan telah terkandung di dalamnya.

ENGLISH:

The fulfilment of the application towards polygamy’s permition yet neglected the applicant's alternative requirements, as shown in Karangasem religious court judge decree is an interesting topic to be examined. Amar in this decree contains different laws in the manner of the Marriage Act and several applicable laws. Therefore, in maintaining the subtantive quality of the judge decree as a jurisprudence, it is necessary to have a comprehensive review of the aspects of the maqâshid al-syarîah and the applicable laws value.

This research focuses on Karangasem religious court judge decree, the basis system of consideration that used by the judge in granting and deciding the decree of polygamy’s permits application neglected the fulfilment of alternative requirements By the applicant, and also to know the existence of maqâshid al-syarî‘ah and the applicable laws value.
The objective of this research is to understand Karangasem religious court judge decree and the decidents comprehensively. An attempt to deepen the concept of maqâshid al-syarîʻah in the perspective of Ibn ‘Âshûr and the philosophy in deciding on the application of polygamy permits and legal bases used to decree.

This research is normative research with a case study approach. The research is conducted by studying secondary data, a judge's decree as a research object and some legal literature as the supporting data. Moreover, the data processing is done systematically with the analytical descriptive writing, which will be deduced in a concise and simple way.

The results obtained in this study stated that the legal basis which the judge was used in consideration of article 4 section (2) of the constitutio No. 1 of 1974, Jo, article 41 letter (a) of the government Regulation No. 9 year 1975 Jo, and article 57 compilation of Islamic law (KHI). The legal considerations in this decree have been suitable with the concept of maqâshid al-syarîʻah in the perspective of Ibn ‘Âshûr and reflected the values of fithrah and mashlahat, Thus, the value of justice, legal certainty, and the benefits obviously contained inside of them.