Penyimpangan seksual dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan perspektif Undang-Undang nomor 23 tahun 2004

INDONESIA:

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia. Bukan hanya persetubuhan yang menuruti kehendak suami saja, sementara sang istri dalam keadaan tidak berselera atau bahkan melakukan beberapa hal yang tidak diperbolehkan baik menurut agama maupun hukum, misalnya saja suami melakukan sadisme seksual terhadap istrinya. Penyimpangan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didalamnya terdapat unsur penyimpangan seksual menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasaan. Hubungan seks yang dilakukan dengan hanya mementingakan selera atau keinginan suami, sama halnya dengan penindasan.

Fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seks dikatakan sebagai penyimpangan seksual dan penyimpangan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan perspektif UU. No. 23 tahun 2004.

Penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan termasuk dalam penelitian yuridis normati, karena bertujuan untuk menjelaskan suatu produk hukum.

Melalui penelitian ini, menunjukan bahwa perilaku seksual dikatakan penyimpangan seksual perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu apabila hubungan seksual yang disertai pemaksaan dan dilakukan dengan cara tidak wajar. Sedangkan penyimpangan seksual dalam rumah tangga sebagia salah satu tindak kekerasan perspektif Undang-undang NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah: Dalam penyimpangan seksual terjadi ketidak wajaran dalam melakukan hubungan seksual, Mengandung kekerasan seksual, Terdapat unsur pemaksaan, Mengakibatkan penderitaan, baik fisik maupun psikologi.

ENGLISH:

In principle, the sexual relationship of husband and wife have equal rights (the balance between rights and obligations of husband and wife) Ideally the intercourse that can be enjoyed by both parties to the satisfaction of lust "desire" as a human being. Not only obey the will of her husband intercourse alone, while the wife is in a state not in the mood, or even do some things that are not permitted either by religion or law, for example a husband toward his wife perform sexual sadism. Sexual deviance in the household has clearly violated the wife, because sex is also right. Sexual activity in which there is an element of sexual deviations cause only the husband who can enjoy, while the wife is not at all, even hurt. Without the will and good communication between husband and wife, impossible access alignment satisfaction. Sexual intercourse is done by simply mementingakan husband's tastes or desires, as well as oppression.

The focus of this study was to discuss matters relating to how sexual behavior said to be a sexual perversion and sexual deviation husband against wife in the household as violence law perspective. No. 23 in 2004.

This study is library research, and included in the study juridical normati, as it aims to describe a legal product.

Through this research, showed that sexual behavior is said to sexual deviance perspective of Law. 23 of 2004 which is when the sexual relationship accompanied by coercion and done in a way unnatural. While the sexual abuse of domestic violence as our perspective one of the Act NO. 23 Year 2004 About PKDRT is: In sexual abuse occurred morbidity in sexual intercourse, Contains sexual violence, There is an element of coercion, Causes of suffering, whether physical or psychological.