Pandangan Penghulu terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan pasangan zina: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dan Kecamatan Kepanjen

INDONESIA :

Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan untuk menjaga keturunan manusia serta mencegah perbuatan zina agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Perbuatan zina ialah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Di dalam Pasal 32 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang dengan keputusan pengadilan tidak boleh melakukan pernikahan dengan pasangan zina. Sehingga dalam penelitian ini perlu dikaji rumusan masalah: 1. Bagaimana pendapat penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen mengenai Pasal 32 KUH Perdata. 2. Bagaimana Pasal 32 KUH Perdata dalam perspektif 4 Imam Madzhab dan KHI ?

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini mencakup: jenis penelitian empiris atau disebut penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi di
masyrakat serta permasalahan yang akan membentuk data deskriptif. Adapun bahan hukum primer didapat secara langsung dari hasil wawancara oleh penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen, sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari buku, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta data dari lembaga penelitian yang relevan dengan skripsi ini. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengggunakan metode wawancara dan observasi, kemudian data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diperoleh sebagai berikut: 1) Pandangan penghulu KUA Dau dan KUA Kepanjen terhadap Pasal 32 KUH Perdata tentang larangan pernikahan dengan pasangan zina tidak sesuai apabila diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan karena dalam praktiknya di KUA tidak pernah menolak sekalipun pasangan yang mendaftar telah berbuat zina. Di KUA menggunakan
pedoman pendapat Imam Madzhab Syafi’i dan Hanafi yang membolehkan. Serta Pasal 53 KHI yang mebolehkan pernikahan dengan pasangan zina, 2) Pasal 32 KUH Perdata melarang pernikahan dengan pasangan zina, namun dalam praktiknya di
KUA membolehkan dengan pertimbangan pendapat 4 Imam Madzhab dan Pasal 53 KHI. Oleh karena itu, KUA membolehkan pelaksanaaan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan hamil di luar nikah.

ENGLISH :

Islam ordered his people to perform marriages to safeguard human descendants and prevent adultery to create peace and tranquility for individuals, families, and society. Adultery is a deed between a man and a woman not bound by marriage or marriage. In article 32 The civil Law states that a court ruling must not commit marriage to an adultery. So in this research need to be examined the problem: 1. What is the Penghulu KUA Dau and KUA Kepanjen opinion on article 32 of civil law ?. 2. How is Article 32 civil law in perspective 4 Imam Madzhab and KHI ?

And research methods used to complete this thesis include: type of empirical research or called Research on sociological law with a qualitative approach, which is to review the prevailing legal provisions and occur in the society and the problems that will form the descriptive data. The primary legal material is obtained directly from the interview by the Penghulu of KUA Dau and KUA Kepanjen, while secondary legal material obtained from books, papers, journals, results of previous research, as well as data from research institutes relevant to this thesis. In data collection techniques, researchers use methods of interviews and observations, then data obtained and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study were obtained as follows: 1) The view of the thePenghulu KUA Dau and KUA Kepanjen for the Civil law of section 32 of the public's prohibition of marriage with an adultery spouse is not suitable when applied in the implementation of the marriage because in practice at the KUA never refuses even if the registered spouse has committed adultery. In the KUA, the opinions of Imam Madzhab Shafi'i and Hanafi are allowed. As well as section 53 KHI, which allows marriage to adultery, 2) article 32, the Civil law prohibits marriage with adultery, but in practice at the KUA allows in consideration of the opinion 4 Imam Madzhab and article 53 KHI. Therefore, the KUA allows the implementation of marriage conducted by pregnant couples outside of marriage.