Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran dan relevansinya dalam pemberantasan pelacuran terselubung

ENGLISH:

Prostitution is an immoral act that is incompatible with the national religion and culture. The practice of prostitution, especially the hidden ones has mushroomed and difficult to eradicate. It is even estimated that the number of CSWs in Pasuruan Regency is 500 people. Prostitution is not only spreading immoral behavior, but also HIV / AIDS disease due to free sex. Therefore, the Pasuruan Regency Government replaced the old Regional Regulation because it was less effective in eradicating prostitution in Pasuruan Regency. This change is a form of the seriousness of the Regional Government in combating prostitution. However, in the application of Regional Regulation Number 2017 Regarding the Handling of Prostitution, there are certainly many problems encountered in the field.

The prioblem of this research is how is the implementation of the Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 3 of 2017 concerning the Prevention of Prostitution for the Eradication of Covert Prostitution in Pasuruan Regency? and how was the problematic of the Civil Service Police Unit in implementing the policy?

This research is empiris research, the researcher submitted the data and information from the practicing in the field. There are primary data and secondary data which is interview, documentation and observation method. This research is descriptive qualitative, one methods as processing to analyze and to produce written or oral data. The application of Pasuruan Regency Regulation and the relation between them.

The implementation of the Pasuruan Regency Regional Regulation Number 3 of 2017 Regarding the Prevention of Prostitution is not only for service providers or prostitutes, but also pimps and connoisseurs of services, even those who provide a place for prostitution. The efforts of officers to eradicate prostitution by conducting public education on the dangers of free sex and prostitution, coaching to the Social Service and legal action. The problem encountered in its implementation is the existence of a person who leaked a PSK control operation conducted by Satpol PP, deterring thugs who also syndicate prostitution practices. However, the community always supports the officers by giving reports about the acts of prostitution that are happening in their area both orally and in writing.

INDONESIA:

Pelacuran merupakan perbuatan amoral yang tidak sesuai dengan agama dan budaya bangsa. Praktek Pelacuran, terutama yang terselubung telah menjamur dan sulit pemberantasannya. Bahkan diperkirakan jumlah PSK yang tersebar di Kabupaten Pasuruan ada 500 orang. Pelacuran bukan hanya menyebarkan perilaku amoral, tetapi juga peyakit HIV/AIDS akibat tindakan seks bebas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mengganti Peraturan Daerah yang lama dikarenakan kurang efektif dalam pemberantasan pelacuran di Kabupaten Pasuruan. Pergantian ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan pelacuran. Namun dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran pasti banyak permasalahan yang ditemui di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu: bagaimanakah implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran terhadap pemberantasan pelacuran terselubung di Kabupaten Pasuruan? dan bagaimanakah problematika Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi kebijakan tersebut?

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dan kaitannya dengan pemberantasan pelacuran yang kemudian dianalisis menggunakan kata-kata.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pelacuran ini tidak hanya pada penyedia jasa atau PSK saja, tetapi juga mucikari dan penikmat jasanya, bahkan orang yang menyediakan tempat untuk pelacuran tersebut. Upaya petugas untuk memberantas pelacuran dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan bahaya seks bebas dan pelacuran, pembinaan kepada Dinas Sosial dan penindakan secara hukum. Problematika yang ditemui dari penerapanya yakni adanya oknum yang membocorkan operasi penertiban PSK yang dilakukan Satpol PP, penghadangan dari para preman yang juga sindikat praktik pelacuran. Namun masyarakat selalu mendukung petugas dengan memberikan laporan tentang tindakan pelacuran yang sedang terjadi di daerahnya baik secara lisan maupun tulisan.