Perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Sadd Al-Dzarȋ‘ah

ENGLISH:

Marriage agreement is one of the means to regulate the separation ownership of assets and property, especially for mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. The problem of marriage agreement is the limitation of time to conduct prenuptial marriage agreements in Article 29 of 1974 Marriage Law.

Based on the background of the problem above, the researcher made a focus on two problems: 1) Mixed marriage agreement before and after the issuance of Constitutional Court decision No. 69/PUU-XIII/2015 2) Marriage agreement in the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 in terms of Sadd Al-Dzarȋ'ah.

This type of research is normative juridical using the methods of Library Research (literature research) that the data source is the Marriage agreement in the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, by using the process and analysis method, namely, descriptive and content analysis methods (content analysis).

Based on the analysis that has been collected, the result concluded that the marriage agreement before the issuance of the Constitutional Court decision according to Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning to the Marriage, and marriage agreement after the Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 allowing the marriage agreement to be held, even before or during the marriag, this agreement is still valid. While the marriage agreement after the publication of the verdict of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 based on Sadd al-Dzarȋ'ah that can be seen from the motives or the objectives and also the impact of this agreement, the legal Marriage is allowed, allowing marriage agreements for mixed marriages before or during marriage it is still said to be legitimate, to uphold justice for Indonesian citizens.

INDONESIA:

Perjanjian perkawinan adalah salah satu wadah untuk mengatur pemisahan harta bersama maupun harta bawaan, terutama bagi pelaku perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.Hal yang menjadi kendala bagi perjanjian perkawinan tersebut adalah dibatasinya waktu dalam melakukan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, peneliti membuat fokus penelitian pada 2 rumusan masalah:1) Perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 2) Perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Sadd Al-Dzarȋ‘ah.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode peneitian library research(penelitian kepustakaan) yang sumber datanya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,dengan mengguakan metode pengolahan data dan analisi yaitu, metode deskriptif dan metode analisis isi (content analysis).

Berdasarkan analisa yang telah dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwaPerjanjian perkawinan sebelum terbitnya putusan MK tersebut menurut Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung, Perjanjian perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan dilangsungkannya perjanjian perkawinan,dilakukan sebelum atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah.Sedangkan perjanjian perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ditinjau darisadd al-dzarȋ‘ah dapat dilihat dari segi motif atau tujuan dan dampak perjanjian tersebut, perjanjian perkawinan hukumnya mubah, dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan bagi pelaku perkawinan campuran sebelum atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah, untuk menegakkan keadilan bagi warga Negara Indonesia.