Batas usia perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 perspektif Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

INDONESIA:

Untuk mencapai keluarga yang aman dan bahagia, pemerintah mengatur ketentuan mengenai batas usia perkawinan melalui Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun dan usia 19 tahun bagi laki-laki dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua. Namun, ketentuan batas usia tersebut ternyata mengalami disharmonisasi dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang menentukan usia di bawah 18 tahun merupakan usia anak-anak dan perkawinan pada usia tersebut harus dicegah. Ketidakselarasan pada kedua undang-undang ini diperkuat oleh adanya sistem pluralisme batas usia dalam beberapa pasal pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali adanya Undang-undang Perkawinan melalui perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan jenis penelitian library research atau bisa juga disebut sebagai legal research. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder: Jurnal, buku, artikel, dan lain-lain, dan bahan hukum tersier: kamus dan ensiklopedia yang dilakukan dengan telaah arsip dan studi pustaka untuk selanjutnya diedit, diperiksa, dan disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan, kemudian dilakukan analisis dengan metode content analysis.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada usia 16 tahun seseorang belum mencapai kematangan baik secara psikis maupun biologis, sehingga harus dicegah adanya perkawinan pada usia tersebut karena berpotensi pada eksploitasi seksual, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Beradasarkan pada asas lex postiori derogate lex priori maka perlu diadakannya harmonisasi bagi kedua peraturan perundang-undangan ini.

Pada permasalahn conflict of norm semacam ini, maka adanya penerapan kembali asas- asas peraturan perundang-undangan memang menjadi tindakan yang strategis untuk memecahkannya. Kerancuan hukum yang tidak segera ditindak lanjuti hanya akan melahirkan keputusan-keputusan yang tidak proporsional di Pengadilan dan akan berdampak pada terampasnya hak-hak anak perempuan.

ENGLISH:

The government set the age limit provisions on marriage through Article 7 Act number of 1 year 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) to achieve a safe and happy family. Based on the women's section may only establish a marriage if it has reached the age of 16 years and the age of 19 years for men with provisions to get permission from parents. However, the provisions of that age limit was experiencing disharmony with the Child Protection Act that determine the age below 18 years is the age of the children and the marriage at that age should be prevented. Disharmony in the second law is reinforced by a system of pluralism of the age limit in several articles on Act number 1 year 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) This study aims to understand the return of Marriage Act through the perspective Act of 23 yaer’s 2002 On Child Protection.

This study used the approach of legislation and to the type of research the concept of a research library or can be referred to as normative legal research. Legal materials collected in the form of primary legal materials: UU No. 1 Tahun 1974 About Marriage and UU No. 23 Tahun 2002 On Child Protection, secondary legal materials: Journals, books, articles, etc., and tertiary legal materials: dictionaries and encyclopedias do with the study of archives and library for further edited, checked, and developed systematically based on the problem, then performed content analysis method analysis.

The results of this study mentioned that at the age of 16 years a person has not reached maturity, both psychologically and biologically, so must be prevented at the age of marriage is because of the potential of sexual exploitation, discrimination and other abuses. Based on the principle of lex postiori derogate lex priori it is necessary for the second holding of the harmonization of legislation of this.

On the problems of conflict of this kind of norm, then the application of the principles back the legislation has become a strategic action to solve them. Legal confusion which is not immediately followed up only decisions will bear a disproportionate in Court and will have an will have an impact on the loss of the rights of girls