Pembatalan e-auction setelah lelang dimulai perspektif fiqh muamalah dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang: Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

INDONESIA:

Pelaksanaan e-auction atau lelang online sering terjadi pembatalan lelang setelah lelang dilaksanakan. Pembatalan lelang tersebut terjadi sewaktu-waktu dikarenakan gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pejabat Lelang KPKNL Malang. Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Pembatalan e-auction setelah lelang dimulai perspektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di KPKNL Malang. Kedua, Bagaimana pembatalan e-auction setelah lelang dimulai perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan wawancara langsung dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pertama, Pembatalan e-auction setelah lelang dimulai perspektif fiqh muamalah bahwa E-auction telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka Pejabat Lelang diperbolehkan melakukan pembatalan lelang dengan mengadakan lelang lanjutan atau dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan telah ada perjanjian antar pihak dengan suka sama suka. Kedua, Pembatalan e-auction setelah lelang dimulai perspektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa Pejabat Lelang boleh membatalkan lelang apabila terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi. Pejabat Lelang Malang memiliki upaya untuk meminimalisir pembatalan e-auction akibat gangguan teknis yang terjadi yakni dengan menjaga kehandalan sistem aplikasi supaya tidak terjadi down atau eror jaringan dan memastikan koneksi internet tetap terjaga dengan baik.

ENGLISH:

The implementation of e-auction or online auctions often occurs auction cancellation after the auction is executed. Cancellation of the auction occurs at any time due to technical disruption that can not be solved by the KPKNL auction office Malang. The research focuses on 2 (two) problems. First, how to cancel the E-auction after the auction began the perspective of the Minister of Finance Regulation No. 27/PMK. 06/2016 regarding the auction implementation instructions at KPKNL Malang. Secondly, how to cancel the E-auction after the auction begins the perspective of Fiqh Muamalah.

This research is an empirical research law with a sociological juridical approach. The data collection method is used with a live interview and documentation. The data processing methods with editing, classification, analysis, and conclusions.

The research concluded that first, the cancellation of e-auction after the auction began the perspective of Fiqh that the E-auction has fulfilled the pillars and the buying and selling terms, then the auction office is allowed to cancel the auction by holding An advanced or cancelled auction. This is because there is agreement between Parties with the same likes. Second, the cancellation of e-auction after the auction began the perspective of the Minister of Finance Regulation No. 27/PMK. 06/2016 concerning the auction implementation instructions that the auction officials may cancel the auction in case of a technical interruption that can not be addressed . Malang auction officials have an effort to minimize the cancellation of e-auction due to technical interference that occurs by maintaining the reliability of the application system so as not to happen down or network error and ensure the Internet connection is maintained well.