Analisis hukum layanan penumpang kereta api perspektif Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan maslahah mursalah: Studi di Stasiun Kotabaru Malang

INDONESIA:

Layanan penumpang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai layanan penumpang adanya tiket tanpa tempat duduk/berdiri yang disediakan oleh Kereta Api Penataran jurusan Surabaya-Blitar. Adanya tiket tanpa tempat duduk/berdiri ini biasanya dijual apabila tiket dengan tempat duduk sudah habis.Biasanya penumpang dengan tiket berdiri tersebut berdiri pada ujung bordes, depan toilet, dekat pintu masuk dan keluar. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan karena tidak disediakan tempat khusus bagi penumpang berdiri.

Tujuan penelitian ini, 1) untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terhadap penumpang KA Penataran di Stasiun Kota Baru Malang. 2) untuk mengetahui layanan penumpang KA Penataran menurut penumpang ditinjau dari Maslahah Mursalah.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskritif.. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang ada.

Hasil penelitian Aturan mengenai tiket kereta api tanpa tempat duduk melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Undang-Undang Perkeretaapian menyebutkan pihak KAI mengangkut penumpang yang mempunyai karcis dan mendapatkan pelayanan dengan tiket yang dipilih.Namun, fasilitas pegangan penumpang berdiri belum ditemukan.Standar pelayanan minimum terutama fasilitas pegangan bagi penumpang berdiri menjadi pendukung dalam pengoperasian kereta api yang termasuk dalam konsep maslahat yang dapat memberikan kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan. Terpenuhinya kebutuhan hajiyat/sekunder pada masyarakat dengan adanya kereta api untuk kebutuhan sehari-hari. Namun karena suatu kondisi terdapat beberapa hal yang kurang mendukung dalam pemenuhan kebutuhan penumpang kereta api.

ENGLISH:

The passengers service discussed in this study is related to the passengers’ service of Kereta Api Penataran with the destination is Surabaya-Blitar that provides tickets for passengers with no seating number. The tickets for passengers with no seating number/standing are usually sold if the tickets that provide seating numbers are already sold out.

The focuses of the problems in this study are KA Penataran and “no-seating ticket” for the rail passengers. This study aims to 1) find out the rail passengers service of KA Penataran as regulated in Consumer Protection Law, 2) find out the rail passengers service based on the Maslahah Mursalah perspective.

This is an empirical-juridicial study using sociological juridical. The data collection is performed through interview. The data analysis is done through qualitative way.

The result of the study regarding the regulation of rail tickets with no seating number has proven that it is violated the consumers’ right related to certain factors, namely comfortable, security, and safety that are guaranteed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Although the regulation mentions about protecting consumers’ right, it is still subjective and has not fulfilled the consumer right. The handles provided for the passengers who are standing become a supporting factor for the operational activity of the rail transport operation, which is encompassed in Maslahat concept that can provide ease and prevent any difficulties. However, because of certain condition, there are some factors that less support the rail passengers’ needs, such as the unavailability of handles or facilities for passengers who are standing and the rail wagon design that is incompatible with the urban rail.