Transaksi uang pring di Pasar Papringan perspektif Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung

INDONESIA:

Uang merupakan isntrumen terpenting dalam suatu transaksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011disebutkan bahwa mata uang yang sah adalah Rupiah. Di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran yang dipakai yaitu "Uang Pring".

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1Bagaimana analisis transaksi Uang Pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung menurut Undang-Undang Republik Indonesia No Tahun 2011 Tentang Mata Uang? 2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung terhadap transaksi uang pring di Pasar Papringan Kabupaten Temanggung?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeketan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan Uang Pring tidak bertentangan dengan Ayat 1 dan 2 pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan rupiah sebagai mata uang NKRI wajib digunakan dalam semua transaksi yang memiliki tujuan untuk pembayaran, penyelesaian semua kewajiban yang melibatkan uang, dan segala macam transaksi lainnya. Setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai pembayaran di dalam Negara Republik Indonesia kecuali untuk pembayaran yang diharuskan menggunakan valuta asing. Hal ini dikarenakan Uang Pring tidak bisa dihukumi sebagai Mata Uang. 2. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung pertukaran Uang Rupiah dengan Uang Pring dikategorikan kedalam akad jual beli. Transaksi antara Uang Rupiah dengan Uang Pring sah hukumnya, karena terpenuhinya syarat dan rukun jual beli di dalam syariat Islam.

ENGLISH:

Money is the most important over in a transaction. In Act No. 11 of 2011it is mentioned that the valid currency is Rupiah. In the Paplightweight market in Temanggung Regency, Central Java, it does not use Rupiah as a means of payment. The payment instrument used is "Pring money".

Based on the background of the problem: 1 How is the analysis of Pring money transaction in Paplighter Market Temanggung District According to the Law of Republic of Indonesia No year 2011 about currency? 2. What is the view of the Indonesian Ulama Council (MUI) Temanggung in the market for Pring money transactions at Paplightweight District Temanggung?

The type of research used is empirical research with sociological juridical. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection methods used by interviews, observations, and documentation. The data analysis technique is with data checking, classification, verification, analysis and conclusion.

The results of the resulting research are as follows: 1. Pring money usage not contradiction with paragraph 1 and 2 of article 23 of law No. 7 of 2011 concerning currency which mentions rupiah as the currency of NKRI shall be used in all transactions Have a purpose for payment, settlement of all liabilities involving money, and all kinds of other transactions. Everyone is prohibited from rejecting rupiah as payment within the Republic of Indonesia except for payments required to use foreign exchange. This is because Uang Pring cannot be punished as a currency. 2. According to the Indonesian Ulema Council (MUI), Temanggung Exchange Rupiah with Pring money categorized into sale and purchase contract. The transaction between Rupiah money and Pring money is legitimate, because the conditions and pillars of buy and sell in Islamic shari’a are fulfilled.