Aspek iktikad baik dalam layanan pinjaman pada aplikasi teknologi finansial perspektif debitur dan fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018

INDONESIA:

Berkembangnya zaman pada bidang teknologi ini banyak sekali memberikan dampak yang baik khususnya dalam layanan pinjaman yang berbasis teknologi. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi ini sudah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Tapi, fenomena yang terjadi sekarang, pinjaman online ini menjadi suatu hal yang patut dipertimbangkan karena banyaknya teknologi finansial yang illegal. Maka, hal yang debitur bisa lakukan sebelum melakukan transaksi harus mengecek syarat dan ketentuan pada aplikasinya serta melihat apakah sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau belum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa iktikad baik debitur dalam layanan pinjaman berbasis teknologi ini dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor117/DSN-MUI/II/2018 terhadap layanan pinjaman online tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena objek yang diteliti adalah hal-hal yang dalam praktek sehari-hari dan pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokkan data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: yang pertama, mengenai pendapat debitur mengenai iktikad baik peminjaman uang diaplikasi teknologi finansial. Beberapa debitur mengatakan bahwa iktikad baik dari kreditur sudah dimiliki oleh teknologi finansial yang legal sehingga kesalahan itu faktor debitur yang tidak sanggup melaksanakan kewajibannya. Dalam pinjaman online ini yang harus diperhatikan yaitu pembayaran tepat waktu sesuai dengan tenor dan perjanjian yang telah dipilih karena itu merupakan tanggung jawab dan iktikad baik dari debitur pada teknologi finansial.Yang kedua, penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam teknologi finansial. Dalam fatwa dewan syariah nasional ini yang terpenting yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan juga tentang akad baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, segala teknologi finansial apabila sesuai dengan fatwa ini diperbolehkan.

ENGLISH:

The development of times in this field of technology has had a lot of good effects, especially in technology-based loan services. This technology-based lending and borrowing service has been regulated and explained in the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016. But, the phenomenon that is happening now, this online loan is something that should be considered because of the many illegal financial technology. So, the thing that the debtor can do before making a transaction must check the terms and conditions of the application and see whether or not it has been registered with the Financial Services Authority.

This study aims to determine how and what the good intentions of the debtor are in this technology-based loan service and to analyze the review of Islamic law in the National Sharia Council's Fatwa Perspective Number 117 / DSN-MUI / II / 2018 on the online loan service.

This type of research is empirical juridical sociological approach because the objects studied are things that are in everyday practice and data collection is done by conducting interviews and observations and then analyzed through a process of re-examination, grouping data, and drawing conclusions.

The results of this thesis are as follows: the first, regarding the debtor's opinion regarding good intentions of lending money is applied to financial technology. Some debtors say that the good faith of creditors is already owned by legal financial technology so that the mistake is a factor of debtors who are unable to carry out their obligations. In this online loan that must be considered is the payment on time according to the tenor and agreements that have been chosen because it is the responsibility and good. The second is the implementation of the DSN-MUI Fatwa Number 117 / DSN-MUI / II / 2018 in financial technology. In this national sharia board fatwa the most important thing is that it must not conflict with Sharia principles, which among others to avoid usury, gharar, maysir, tadlis, dharar and also the standard contract made by the Operator must fulfill the principle of balance, justice and reasonableness according to sharia and the prevailing laws and regulations in Indonesia. So, all financial technology if according to this fatwa is allowed.