Implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan perspektif Maslahah Mursalah studi di Kota Batu

INDONESIA

Keberadaan pasar tradisional saat ini sangat memprihatinkan di setiap wilayah termasuk di kota Batu. Kegiatan ekonomi di pasar tradisional yang masih menggunakan tradisi lama membuat pedagang pasar susah bersaing pada saat ini. Terlebih dengan munculnya berbagai macam toko modern, seperti Supermarket, Departemen Store, Minimarket, ataupaun grosir yang berbentuk perkulakan. Pendirian toko modern ini yang tidak melihat kondisi lingkungan dan tidak mempedulikan keberadaan pasar tradisional membuat para pedagang pasar tidak berdaya. Oleh karena itu pemerintah sebagai badan regulator seharusnya mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat melindungi serta memperhatikan perekonomian yang berkembang saat ini agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu dan Bagaimana penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu ditinjau dari Maslahah Mursalah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012, rata-rata pendirian toko modern hanya berjarak 250 meter dari pasar tradisional. Selain itu, pendirian toko modern di Kota Batu juga tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengoperasiannya. Kemudian dalam perspektif maslahah mursalah, penataan pendirian toko modern di Kota Batu yang berdekatan dengan pasar tradisional bertentang dengan teori maslahah mursalah karena keberadaan toko modern tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (madharat) daripada aspek maslahatnya. Dalam hal ini toko modern di kota Batu tidak memberikan penjagaan terhadap agama (hifdz al-din) dan penjagaan terhadap harta (hifdz al-mal). Di sisi lain, toko modern dalam ketentuannya untuk mendapatkan izin haruslah bekerjasama dengan kemitraan UMKM setempat untuk mendapatkan IUTM tersebut. Hal itu juga tidak memberikan kemaslahatan bagi toko modern. Namun, kemaslahatan yang harus lebih didahulukan adalah kemaslahatan bagi pasar tradisional karena menyangkut hajat hidup orang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan took modern.

ENGLISH

The existence of traditional markets is currently very disquieted in every region, including in Batu. Economic activities in traditional markets that still use old traditions make it difficult for market traders to compete at this time. Especially with the emergence of various kinds of modern stores, such as supermarkets, department stores, minimarkets, or wholesalers in the form of grocery stores. The establishment of this modern shop that does not consider environmental conditions and does not care about the existence of traditional markets makes market traders powerless. Therefore, the government as the regulatory agent should be able to accommodate all the growing aspirations in the community and protect and pay attention to the developing economy at this time so that no one feels disadvantaged.

The problem formulation in this study is how the implementation of arrangement based on Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning protection of traditional market, structuring and supervision, shopping center and modern shop in Batu City in Batu City reviewed from Maslahah Mursalah.

This study is conducted using juridical empirical qualitative approach. The data are collected using interview, observation, and documentation.

The results shows that the arrangement of the modern shops and traditional markets establishment in Batu is not in accordance with the Regional Regulation of Batu Number 8 of 2012, the establishment of modern shops is only 250 meters from traditional markets on average. In addition, the establishment of a modern shop in Batu also does not have permission in accordance with the provisions that apply to its operation. Then in the perspective of maslahah mursalah, the arrangement of the modern store establishment in Batu, which is close to traditional markets, contradicts the theory of maslahah mursalah because the existence of these modern stores has more negative effects (madharat) than the maslahah aspects. In this case, the modern shop in Batu does not provide protection on religion (hifdz al-din) and guarding to treasure (hifdz al-mal). On the other hand, modern stores in terms of obtaining permits must cooperate with the local MSME partnership to obtain the IUTM. It also does not provide benefits to modern stores. However, the benefit that must be prioritized is the benefit of traditional markets because it involves more people than the modern stores.