Implementasi pengawsan otoritas bandara mengenai delay angkutan udara menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan hukum Islam: Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Bandara Abdulrachman Saleh Malang

INDONESIA:

Berbicara mengenai soal keterlambatan, otoritas bandara merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan kementrian perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perhubungan melalui direktur jenderal perhubungan udara, maka Otoritas Bandara disini adalah Bandar udara Wilayah kelas III yang melakukan pengawasan terhadap Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang mana dikelola Pemerintah Daerah Provinsi di Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh otoritas bandara mengenai keterlambatan penerbangan atau delay di Bandara Abdulrachman Saleh Malang dengan menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini merupakan penelitian Empiris, dengan menggunakan pendekatan Kualitatifyang akan memperoleh data diskriptif kualitatif dari hasil wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisa dengan menggunakan uraian yang logis dan sistematis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini menurut Undang-Undang Penerbangan pengawasan dilakukan oleh otoritas bandara udara wilayah III yang membawahi bandara abdulrachman saleh oleh tim otoritas bandara wilayah III dan dilakukan sebanyak satu bulan sekali dengan turun langsung ke lapangan untuk menangani masalah keterlambatan penerbangan. Sedangkan dalam hukum islam kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan dalam hal ini dirjen perhubungan harus bijaksana dan sesuai dengan kemaslahatan dalam menangani masalah keterlambatan penerbangan. Kemudian untuk Upaya yang dilakukan oleh UPT Bandara Abdulrachman Saleh Malang dalam pencegahan terhadap keterlambatan penerbangan atau delay yakni dengan melakukan koordinasi, membentuk komite, dan melakukan monitoring, sedangkan upaya yang dilakukan oleh maskapai dengan memberikan tanggung jawab berupa refund atau tiket kembali dan reschedule.

ENGLISH:

Speaking of delays, the airport authority is a technical implementation unit within the transportation ministry which is under and is responsible to the minister of transportation through the director general of air transportation, the Airport Authority here is a Class III Regional Airport which supervises Abdulrachman Saleh Airport which which is managed by the Provincial Government in Malang Regency.

This study aims to find out how supervision is carried out by airport authorities regarding flight delays or delays at Abdulrachman Saleh Airport in Malang by using Islamic Law and Positive Law.

The research used in this study is an Empirical study, using a Qualitative approach that will obtain qualitative descriptive data from interviews with related parties, then analyzed using logical and systematic description to get a conclusion.

The results of the thesis research according to the Aviation Aviation Law were carried out by the regional airport authority III which oversees the devout abdulrachman airport by the regional III airport authority team and conducted once a month by going down to the field to deal with flight delays. Whereas in Islamic law the policy of the leader of his people must be based on the benefit in this case the Director General of Transportation must be wise and in accordance with the benefit in handling the problem of flight delays. Then for the efforts made by UPT Abdulrachman Saleh Airport in Malang in preventing flight delays by coordinating, forming committees, and monitoring, while the efforts made by airlines by giving responsibility in the form of refund or return tickets and rescheduling.