Implemetasi jaminan fidusia dalam pembiyaan murabahah pada BMT NU Jawa Timur

INDONESIA:

Produk-produk pembiyaan di BMT NU Jawa Timur hampir seluruhnya menerapkan Jaminan. Untuk dapat memperoleh Pembiyaan Muranahah maka debitor memberikan agunan sebagai objek jaminan. Diantaranya Jaminan Fidusia yang dalam menerapkannya syarat dengan masalah karena tidak didaftarkannya terlebih dengan masalah kredit macet. Sebuah keniscayaan bahwa debitor selalu menjadi pertimbangan pihak BMT yang mengadakan pembiyaan murabahah sekalipun dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan undang-undang.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pembiyaan Murabahah pada BMT NU Jawa Timur? 2. Persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh BMT NU Jawa Timur dalam Pembiyaan Murabahah dengan Jaminan Fidusia?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris (law fiels research). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan Yuridis Sosilogis. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Pada hasil penelitian ini, Implementasi Jaminan Fidusia dalam pembiyaan murabahah pada BMT NU Jawa Timur dalam pengikatan jaminan yaitu pengikat jaminan dibawah tangan, tidak didaftarakan pada Jaminan Fidusia dan pengikat Jaminan Fidusia.. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa kedudukan hukum perjanjian fidusia secara dibawah tangan adalah sebagai perjanjian jaminan fidusia yang tidak memiliki hak Preferent (hak untuk didahulukan) dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Penyelesaian sengketa hanya bisa dilakukan secara musyawarah tidak sampai kepada upaya ligitasi ke pengadilan. Persoalan yang dihadapi oleh BMT NU Jawa Timur dalam pembiyaan murabahah dengan Jaminan Fidusia tidak didaftrakan disebabkan karena berbagai faktor sebagai berikut: Mahalnya biaya pembebanan Jaminan Fidusia, rumitnya administrasi dan pihak BMT dan Nasabah (Anggota) sudah terjalin rasa saling percaya.

ENGLISH:

Mortgage products in BMT NU East Java are almost entirely implementing Warranties. Furthermore, to be able to obtain Muranahah financing is the debtor provides collateral as an object of collateral. Among Fiduciary Guarantee in applying the terms with the problem because it is not registered especially with bad credit. A necessity that the debtor is always a consideration of the BMT who held Murabahah Financing even in the implementation is not in accordance with the law.

The formulation of the issues raised in this study are: 1. How to Implementation of Fiduciary Security in fiduciary guarantee on BMT NU East Java? 2. What are the problems faced by BMT NU East Java in Murabahah counselor with Fiduciary Guarantee?

This research belongs to the type of juridical empirical research (law fiels research). Approach used by writer in this research with approach of Juridical Sosilogis. While obtaining the data and collect it by using the method of interview and documentation. Then the next data in the analysis by using qualitative analysis method.

In the results of this study, Implementation of Fiduciary Assurance in pembiyaan murabahah in East Java BMT NU in binding guarantees, namely guarantee binder under the hand, not listed on Fiduciary Guarantee and binder of Fiduciary Guarantee ... According to Law Number 42 of 1999 concerning Guarantees Fiduciary, that the legal position of the fiduciary agreement under the hand is an agreement for fiduciary guarantees that do not have Preferent rights (the right to take precedence) and do not have executive powers. Dispute resolution can only be done by deliberation and does not reach the litigation effort to the court. The problems faced by East Java BMT NU in pembiyaan murabahah with Fiduciary Guarantees were not registered due to various factors as follows: The high cost of imposing Fiduciary Guarantees, the complexity of the administration and the BMT and Customers (Members) have established mutual trust.