Kedudukan hukum Lembaga Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu ditinjau dalam perspektif UU no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

INDONESIA:

Baitul Maal Jaya Dharma adalah salah satu organisasi yang berdiri karena inovasi pemuda di lingkungan RW 08 Kelurah Sisir Kota Batu.Lembaga ini berdiri untuk menjadi sebuah wadah yang bermanfaat bagi masyarakat.Organisasi ini menentukan tiga bidang yang terintegrasi menjadi satu tujuan organisasi dan berbeda dengan Baitul Maal lainnya yaitu bidang sosial, agama, dan ekonomi.Bidang- bidang dalam Baitul Maal Jaya Dharma merupakan alat organisasi yang digunakan untuk melaksanankan program kerja dalam pengumpulan, pengelolaan dan distribusi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kedudukan hukum Baitul Maal Jaya Dharma terhadap Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Untuk menganalisis permasalahan dalam implementasi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma. rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bagaimana model distribusi Zakat di Baitul Maal Jaya Dharma?. Kedua bagaimana tinjauan regulasi zakat di Indonesia terhadap distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan didukung data sekunder yaitu Undang-undang.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut.1) Distribusi zakat di Baitul Maal Jaya Dharma belum sesuai satu poin mengenai kepastian hukum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi pasal 28 tentang infak, sedekah,dan dana sosial agama sudah sesuai pengelolaan serta distribusinya.Terdapat lagi kekurangan dalam pelaksanaan regulasi pasal 17 dan 18. 2) Adapun terkait permasalahan yang dihadapi yaitu, berupa belum terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum. Serta dalam hal ini Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu belum sesuai dengan peraturan tersebut, karena terkendala terkait pendanaan pendaftaran badan hukum, yang mana dalam perinsip pengelolaan Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu menyalurkan sepenuhnya dana-dana yang di dapat. serta Baitul Maal Jaya Dharma Kota Batu belum mendapat rekomendasi dari BAZNAS, dikarenakan terpengaruh oleh belum adanya badan hukum yang menaungi Baitul maal Jaya Dharma Kota Batu, sehingga BAZNAS sendiri tidak berani memberikan rekomendasi walaupun dalam strategi pengumpulan pengelolaain dan pelaksanaanya sudah baik. Belum memiliki pengawas syariat dan hanya memiliki penasehat keagamaan di masyarakat.

ENGLISH:

Baitul Maal Jaya Dharma is one of the organizations that were established because of youth innovation in RW 08 in Sisir Village Batu City. This institution stands to be a forum that is beneficial to society. This organization determines three areas that are integrated into one organizational aimed and at the contrary in it i.e. social field, religions and economics. Areas in the BaitulMaal Jaya Dharma are appertained tools whichused to manage programing work in collection, management and distribution.

The aim of this research is to describe the legal position of BaitulMaal Jaya Dharma against Law Number 23 year 2011 concerning Zakat management. The analyze problems in the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat in Baitul Maal Jaya Dharma. Problem formulation in this research First, how is the distribution model of Zakat in Baitul Maal Jaya Dharma ?. Second, how is the review of zakat regulations in Indonesia regarding the distribution of zakat in BaitulMaal Jaya Dharma?

This research is an empirical legal research that is examining legal phenomena. The approach is sociological juridical. Data sources are primary and secondary data. The data collection methods in this study were interviews and observation. The analysis method in this research is descriptive method using primary data as primary data obtained directly from the research object supported by secondary data it is the constitution.

The results of the study are as follows. 1) The distribution of zakat in BaitulMaal Jaya Dharma is not in accordance with one point regarding legal certainty in article 2 of Law Number 23 year 2011, but article 28 of infaq, alms and religion social funds is in accordance with its management and distribution. There are more shortcomings in the implementation of regulations articles 17 and 18.2) As for the problems faced in the form of not being registered as an Islamic community in education field, preaching and social or legal entity. In this case BaitulMaal Jaya Dharma has not been in accordance with these regulations, due to constrained funding for registration of legal entities, which in the management principle of the BaitulMaal Jaya Dharma fully channeled the funds that can be obtained. Hence BaitulMaal Jaya Dharma Batucity has not yet received a recommendation from BAZNAS, because it is influenced by the absence of a legal entity that houses BaitulMaal Jaya Dharma, so BAZNAS itself does not dare to provide recommendations even though the collection and implementation strategies are already good. Does not have sharia supervisors and only has religious advisors in the community