Penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB berdasarkan perspektif maqashid syari’ah: Studi pada PT BRI Syariah KC Malang

INDONESIA:

Bank Syariah sebagai badan usaha menghimpun dan menyalurkan dana seperti pembiayaan, dengan menggunakan prinsip syariah. Tentunya juga pasti akan mengalami permasalahan, yakni kurang tanggung jawabnya nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu. Oleh karena itu, agar masalah tersebut tidak bertambah buruk bank mengeluarkan peraturan atau fatwa pemberian sanksi kepada nasabah yang menunggak-nunggak pembayaran. Dengan sanksi denda, diharapkan nasabah jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB ditinjau dari perspektif Maqashid Syari’ah. Dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspetif Maqashid Syari’ah (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB tinjauan Maqashid Syari’ah. Subyek penelitian ada lima orang. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, materi audio, dan kepustakaan. Analisa datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 tingkat dalam perlindungan harta pada Maqashid Syariah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dharuriyat, di mana kepemilikan yang ingin dilindungi adalah Dana Pihak Ketiga. Hajiyyat, untuk transaksi akad Murabahah yang sudah sesuai syariah serta mengacu pada DSN dan Tahsiniyat, untuk etika pengenaan denda ketika nasabah telat bayar, selain itu nasabah yang mengalami musibah tidak terduga bank bisa menghapuskan pengenaan denda. Jadi, denda boleh dilakukan jika obyek akad muamalahnya bukan hutang dan tidak diperbolehkan jika obyek muamalahnya adalah hutang.

ENGLISH:

Sharia Bank as the business entity which assembling and distributing fund such as funding, based on sharia principles. Definitely it will going to raise the problems up, that is less responsibility of the customers to pay the instalment on time. Therefore, in order to anticipate the problems, the bank releases a rule or fatwa to fine the customers that in arrears its payment. In the way of fine rules, expected to make the customers being wary. The aim of this research is to know the application of fine on IB Micro funding in terms of Maqashi Sharia perspectives. That background of problems makes this research up by the title “The Application of Fine on IB Micro Funding Based On Maqashid Sharia Perspectives (Study Case On PT BRI SYARIAH KC Malang)”.

This research is using qualitative approachment as the research procedures which resulting descriptive data, in order to describe the research focuses, which cover fine application on IB Micro funding in terms of Maqashid Sharia, systematically. The subject of this research is five people. The data analyse is order to simplify the result of processed data, thus will be easy to read and interpreted. The data is collected by interview, documentation, audio, and literature. Data analyse come through three ways; data reduction, data presentation, and conclution or verification.

The result of the research prove that the 3 levels of property protection in Maqashid Syariah are depend on existing regulations. Dharuriyat, where ownership wants to be protected is a third ownership fund. Hajiyyat, for Murabahah contract transactions that are depend on sharia and also suitable for DSN and Tahsiniyat, for the ethics of imposing penalties for complicating late payment, in addition to supporting the disaster the bank that can be changed to impose penalties. So, the penalties can be made if the object of the muamalah contract is not debt and forbidden if the muamalah object is debt.