Implementasi wakaf istibdal perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Studi di Yayasan/Masjid Sabilillah Kota Malang

INDONESIA:

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalohan haknya. Namun dalam pasal 41 ketentuan ditukar atau dialihkan mendapat pengecualian guna untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Yayasan/ Masjid Sabilillah Kota Malang mengalihfungsikan tanah wakaf yang sebelumnya tidak dapat diambil manfaatnya menjadi harta wakaf yang dapat dirasakan masyarakat melalui istibdal atau alihfungsi dengan pertimbangan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan prosedur undang-undang perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: pertama, bagaimana Implementasi Wakaf Istibdal di Yayasan/ Masjid Sabilillah Malang? Kedua, bagaimana Implementasi Wakaf Istibdal di Yayasan/ Masjid Sabilillah Malang perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeketan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Implemantasi wakaf istibdal di Yayasan/ Masjid Sabilillah Kota Malang yaitu menekankan unsur kemanfaatan, keabadian atau selama-lamanya sehingga harta wakaf dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan nilai wakaf. 2. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 pasal 40 tentang wakaf, maka implementasi wakaf di Yayasan/ Masjid Sabilillah Kota Malang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait rencana tata ruang (RUTR), namun dalam proses perizinan yayasan/ masjid Sabilillah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan pemerntah nomor 42 tahun 2006 pasal 49. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidak kelengkapan prosedur pengalihan harta wakaf.

ENGLISH:

Article 40 of Law No. 41 of 2004 states that waqf assets that have been represented are prohibited: used as collateral, confiscated, granted for sale, inheritance, exchanged or transferred in the form of overriding their rights. However, in article 41 the provisions are exchanged or transferred to receive exceptions for public interest in accordance with the spatial plan (RUTR) based on the provisions of the applicable legislation and not contrary to the Shari'ah. The Sabilillah Foundation / mosque of Malang City transferred the function of waqf land which previously could not be taken into account as a waqf asset that could be felt by the community through istibdal or in exchange with the consideration that it did not conflict with sharia and in accordance with the procedures of the Perwakafan law in Indonesia.

Based on the background above, the problem formulation is: First How is the Implementation of Istibdal Waqf at the Sabilillah Malang Foundation / Mosque? Second, How to Implement Istibdal Waqf at the Sabilillah Malang Foundation / Mosque in Law Number 41 of 2004 concerning waqf?

The type of research used is empirical juridical research with qualitative approaches. The data collection method used by interview, observation, and documentation. While the data analysis techniques are by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this thesis research are as follows: 1. Implication of istibdal waqf in the Sabilillah foundation / mosque of Malang City which emphasizes the elements of expediency, eternity or forever so that the waqf property can be felt by the community according to the value of waqf. 2. In the perspective of Law Number 41 article 40 concerning waqf, the implementation of waqf in the Sabilillah foundation / mosque in Malang City is in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia regarding spatial planning (RUTR), but in the process of licensing foundations / mosques Sabilillah has not fully fulfilled the provisions of government regulation number 42 of 2006 article 49. This is evidenced by the incomplete procedure for transfer of waqf property.