Sewa tunggu tanah bengkok perspektif Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pengolahan eks. tanah bengkok dan fikih Syafi’iyah: Studi di Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

INDONESIA:

Sewa menyewa atas tanah pada masa sekarang sudah merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan keperluan bisnis ataupun kerjasama. Di Desa Tempuran peraturan mengenai tanah bengkok telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pengelolahan Eks. Tanah Bengkok, sehingga kegiatan atapun pemanfaatan dari tanah bengkok sudah diawasi dengan ketat. Sewa tunggu tanah bengkok yang diartikan oleh masyarakat Desa Tempuran dengan kegiatan sewa-menyewa yang mana dalam hal tersebut adanya kerugian yang dialami salah satu pihak karena dalam praktiknya penyewa tidak bisa langsung mengerjakan tanah yang disewanya dikarenakan masih ada tanaman milik penyewa sebelumnya yang belum dipanen, sekalipun waktu itu sudah memasuki giliran penyewa yang selanjutnya. Kemudian sistem sewa yang disebabkan oleh hutang kepala desa sehingga dalam praktiknya menimbulkan beberapa konflik ataupun ketidak sesuaian dengan yang diamanatkan dalam peraturan pengelolahan tanah bengkok itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa latar belakang praktik sewa tunggu tanah bengkok yang dlakukan oleh kepala desa kepada penyewa di desa Tempuran Kabupaten Mojokerto dan bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum islam islam khususnya fikih syafi’i dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 tahun 2012 terhadap sewa tunggu tanah bengkok tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena objek yang diteliti adalah hal-hal yang dalam praktek sehari-hari dan pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokkan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: yang pertama, mengenai praktik sewa tunggu tanah bengkok di Desa Tempuran yang mana kepala desa menyewakan tanah bengkoknya kepada penyewa dikarenakan hutang dengan begitu sewa tersebut tidak dilakukan oleh kepala desa dengan sistem lelang dan penyewa juga tidak bisa secara langsung memanfaatkan tanah sewanya karena masih ada tanaman dari penyewa lain. Yang kedua, sewa tanah bengkok di Desa Tempuran ini tidak sesuai dengan yang diamatkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2012 pada pasal 3 dan pasal 6. Kemudian perspektif fikih syafi’iyah yang mana dalam ijarah mengaharuskan adanya kerelaan kedua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

ENGLISH:

Rent on land in the present is something that is commonplace in everyday life that is closely related to business or cooperation needs. In the village of Tempuran the regulations regarding bent land have been explained in Mojokerto Mayor Regulation Number 67 of 2012 concerning Ex-Management. Crooked soils, so that activities or utilization of bent land have been closely monitored. Rent for bengkok land is interpreted by the people of Tempuran Village with leasing activities, in which case there is a loss suffered by one party because in practice the tenant cannot directly work on the rented land because there are still plants belonging to the previous tenants that have not been harvested, even though at that time it was the turn of the next tenant. Then the rental system is caused by the debt of the village head so that in practice it creates several conflicts or incompatibilities with those mandated in the regulation of the management of the bent land itself.

This study aims to find out how and what the background of the practice of crooked land waiting is carried out by the village head to the tenants in the village of Tempuran, Mojokerto Regency and aims to analyze Islamic Islamic law, especially fiqh fiqh and Regulation of Mayor of Mojokerto Number 67 of 2012 towards rent waiting for the crooked land.

The type of research used is juridical empirical with a sociological juridical approach because the objects studied are things that are in daily practice and data collection is done by conducting interviews and observations and then analyzed through a process of re-examination, grouping data, and drawing conclusions.

The results of this thesis are as follows: first, regarding the practice of waiting for crooked land in the village of Tempuran where the village head rents out his crooked land to the tenants because of the debt so that the rent is not carried out by the village head with an auction system utilize the leased land because there are still plants from other tenants. Secondly, the rent of crooked land in Tempuran Village is not in accordance with Mojokerto Mayor Regulation No. 67 of 2012 in article 3 and article 6. Then the syafi'iyah fiqh perspective in which ijarah requires the willingness of both parties, so that no party feel aggrieved.