Legal responsibility of business actors forconsumers on import cosmetic products without Indonesian language label under perspective of Islamic law : Study in Cintya Store and GKK.Shop Online Store)

ENGLISH:

The trade activities of imported cosmetic products in Indonesia are regulated in the laws and regulations that applicable in Indonesia. One of the regulations that must be adhered to by business actors is the obligation to market their cosmetic products using Indonesian labels. Because of statement that mentioned at law no.8 of 1999 concerning about Consumer Protection that the consumers have the right to the correct, clear and honest information about the conditions and guarantee of goods and / or services. But lately there has been widespread circulation of imported cosmetic products that do not include Indonesian labels and are not in accordance with applicable cosmetic trade provisions.

Therefore, this study aims to find out how the legal responsibilities of business actors who sell imported cosmetics without the Indonesian label. Then what is the view of Islamic law regarding cosmetic trade transactions without the Indonesian label. This study using qualitative empirical research method that using primary data from field research in the form of descriptive data. And this study using a sociological juridical approach that is lifted from phenomena that exist in the community and analyzed with juridical aspects.

Finally, from the results of this research we can understand that in fact business actors have a responsibility for the inclusion of information in accordance with the regulations that apply to the products they sell, that was Indonesian labels as a medium of communication between business actors (product producers) and consumers clearly and easy to understand. However, due to their negligence on the introduction of this information, these business actors have a burden of responsibility in the form of returning compensation, replacing similar goods / services and health care or providing compensation for losses suffered by consumers. In addition, business actors also face a maximum 5 years imprisonment or maximum fine Rp. 2,000,000,000. Whereas according to Islamic law, this transaction includes gharar buying and selling transactions because of the lack of clarity about the information of the products being traded. But this gharar trade law can be turned into a legitimate trade if the consumer has foreign language skills in accordance with the language listed on that foreign language label.

INDONESIA:

Kegiatan perdangan produk kosmetik impor di indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Salah satu peraturan yang wajib ditaati oleh pelaku usaha adalah keharusan memasarkan produk kosmetiknya dengan menggunakan label bahasa indonesia. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Namun belakangan ini telah marak beredar produk kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan kosmetik yang berlaku.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab hukum dari pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa label bahasa indonesia tersebut. Kemudian bagaimanakah pandangan hukum islam tentang transaksi perdagangan kosmetik tanpa label bahasa indonesia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris kualitatif yang menggunakan data primer dari studi lapangan. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu diangkat dari fenomena yang ada dimasyarakat dan dianalisis dengan aspek-aspek yuridis.

Kemudian dari hasil penelitian ini kita dapat mengerti bahwa sesunggungguhnya pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas pencantuman informasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap produk yang mereka jual, yaitu dengan label berbahasa indonesia sebagai media perantara komunikasi antara pelaku usaha (produsen produk) dengan konsumen secara jelas dan mudah dimengerti. Namun, karena kelalaian mereka terhadap pncantuman informasi ini, para pelaku usaha ini memiliki beban tanggung jawab berupa pengembalian uang ganti rugi, penggantian barang/jasa yang serupa serta perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Selain itu pelaku usaha juga terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2,000,000,000. Sedangkan menurut pandangan hukum islam, transaksi ini termasuk transaksi jual-beli gharar karena adanya ketidak jelasan tentang informasi dari produk yang diperjual-belikan. Namun hukum perdagangan gharar ini bisa berubah menjadi perdangan yang sah apabila konsumen memiliki kemampuan berbahasa asing sesuai bahasa yang tercantum dalam label bahasa asing tersebut.