Sapi sebagai obyek jaminan fidusia pada perjanjian kredit koperasi Agro Niaga Kecamatan Jabung-Malang: Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily)

INDONESIA:

Koperasi Agro niaga (KAN) Jabung mempunyai program dalam pemberian kredit kepada usaha peternakan sapi milik anggota yaitu berupa kredit yang diberikan untuk mendukung pendanaan pelaksanaan pengembangan usaha sapi perah. Pada sistem kredit ini yang menjadi jaminan adalah berupa sapi. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji adalah tentang bagaimana praktek sapi sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Adapun penelitian ini menitikberatkan terhadap permasalah tentang bagaimana praktek sapi sebagai objek Jaminan Fidusia pada perjanjian kredit di Koperasi Agroniaga Kecamatan Jabung-Malang menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Agroniaga Kecamatan Jabung-Malang jika terjadi wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi dapat dijadikan jaminan fidusia karena sifatnya. Dalam praktik sapi sebagai objek jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Agroniaga masih belum sesuai dari segu Undang-Undang dan Hukum Islam berupa Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily sehingga dalam praktik sapi sebagai jaminan kredit masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan. Ketika terjadi wanprestasi Koperasi Agro Niaga Jabung melakukan tindakan berupa : Peringatan 3 kali, Penegasan Kepada Anggota, Eksekusi Jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemberian jaminan fidusia di Koperasi Agroniaga Kecamatan Jabung masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih dalam taraf normal. Praktik yang dilakukan seharusnya berlandasnya peraturan yang ada agar tidak merugikan salah satu pihak.

ENGLISH:

Agro-commerce Cooperative in Jabung has a program in providing loans for cattle breeding businesses owned by the cooperative members to support the funding for the development of dairy cattle business. In this loan management system, the collateral is the cattle. Therefore, the problem studied is about the practice of cattle as fiduciary collateral object according to Law Number 42 of 1999 and Islamic Law.

This study focuses on the problems of the implementation of cow as fiduciary collateral object in loan agreements at Agro-commerce Cooperative in Jabung Subdistrict, Malang, according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary and Fatwa Number 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily and how the actions are carried out by Agro-commerce Cooperative in Jabung Subdistrict, Malang, in the event of default.

This study employs a type of juridical-empirical research with a sociological jurisprudence approach. The data used in this study are primary data such as interviews and documentation, and secondary data such as books related to discussion. The data analysis method of this study is the descriptive analysis method.

The results indicate that cattle can be used as a fiduciary collateral object. In the practice, using cattle as collateral object conducted by Agro-commerce Cooperative is still not in accordance with the Law and Islamic Law in form of Fatwa Number 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily; as the result, several mistakes in the implemented procedures are found during the practice of cattle as collateral object. When an event of default happened, Agro-commerce Cooperative in Jabung takes three actions: three warnings, confirmation to the members, and collateral execution.

It can be concluded that the practice of providing fiduciary collateral at the Agro-commerce Cooperative in Jabung Subdistrict is still not in accordance with the existing regulations, but still in the normal level. The practice carried out should be based on the existing regulations so as not to harm any party.